Kerusakan hutan sudah terjadi sejak beberapa tahun silam, terutama di daerah-daerah luar Jawa yang tidak ada secara umum dasar hukum untuk menunjukkan hutan tetap, perlindungan hutan dan pemungutan retribusi untuk  penebangan  kayu dan pemungutan hasil hutan ikutan. Namun di daerah-daerah tertentu memang telah di undangkan seperti (a) reglemen-reglemen agraria, (b) ordinasi-ordinasi perlin-dungan hutan, (c) ordinasi-ordinasi perladangan dan (d) reglemen-reglemen penebangan kayu, namun peraturan-peraturan tersebut masih sim-pang siur dan mengandung banyak kelemahan dan tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menjalankan pemangkuan hutan yang sehat (Tim Penyusun Sejarah Kehutanan I, 1986:71-84).
Dampak kerusakan hutan akan memicu kebakaran hutan dan tidak dapat dielakkan ibarat lingkaran setan yang tidak henti-hentinya setiap tahun. Kondisi seperti ini didukung oleh Otto Soemarwoto (2003) dikatakan pula kebakaran hutan mempertinggi laju deforestasi yang diakibatkan adanya kerusakan hutan yang serius. Rupanya kerusakan hutan sudah terjadi sejak tahun 1960 kemudian meningkat sejak diberlakukannya Undang-undang Penanaman Modal Asing yaitu UU No. 1 Tahun 1967 dan didukung oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan serta Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
Laju konversi hutan menjadi industry kehutanan berjalan sangat cepat. Lahirnya UUPMA tahun 1967 dan UUPK tahun 1967 serta UUPMDN tahun 1968 memicu bertambahnya konversi hutan yang dijatahkan untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Data yang dihimpun menunjukkan bahwa pada tahun 1978 jumlah pemegang HPH 383 dan sekitar Sembilan tahun kemudian(1987) Â meningkat menjadi 564 pemegang HPH dengan luas kawasan hutan 55.468,35 juta hektar (Departemen Kehutanan, 1986).
Kerusakan dan kebakaran sumberdaya alam hayati sudah menyebar di 33 propinsi di Indonesia. Deforestasi akibat adanya kerusakan dan kebakaran hutan sudah dimulai sejak tahun 1960 pada zaman kolonial khususnya pada hutan jati di Jawa dan menyebar ke seluruh propinsi di Indonesia, walaupun sudah diterapkannya ordinasi-ordinasi dan reglemenreglemen pada saat itu yang bertujuan untuk penyelamatan sumberdaya hayati, penyangga tanah dan air sebagai penyangga iklim bumi disamping sebagai penyangga pembangunan. Namun keberadaan ordinasi dan reglemen tersebut tidak dapat diterapkan sebagai peraturan untuk penyelamatan dan pelestarian hutan (Tim Penyusun Sejarah Kehutanan I, 1980).
Perkiraan luas total kebakaran hutan 19971998 yang dirilis oleh Grahame, A. et.al (2003) disejumlah pulau-pulau besar di Indonesia dengan total keseluruhan sekitar 9.745.000 hektar Laporan ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan juga terjadi pada berbagai ekosistem hutan seperti ekosistem hutan pengunungan, dataran rendah, gambut dan rawa, semak kering dan rumput, HTI, pertanian, perkebunan yang sangat berpengaruh terhadap kehancuran sumberdaya hayati di masing-masing ekosistem yang menyebar di pulau-pulau besar di Indonesia yang mengakibatkan akan terjadi kepunahan keanekaragaman spesies, genetik dan ekosistem.
Hutan yang umum dijumpai di Sumatera dan Kalimantan adalah hutan dataran rendah Dipterokarpa yang tumbuhan penyusunannya adalah jenis tumbuhan dari famili Dipterocarpacea seperti keruing (Dipterocarpus spp.), meranti (Shorea spp.), dan kamper (Dryobalanops spp.). Tipe hutan ini ditemukan hingga Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Saat ini tercatat sedikitnya 371 jenis Dipterocarpacea dengan konsentrasi persebaran tertinggi ada di Kalimantan. Sebanyak 50 persen atau 199 jenis Dipterocarpacea ditemukan di Kalimantan dan 103 jenis tersebar Sumatera. Marga tumbuhannya meliputi Anisoptera, Balanocarpus, Cotylelobium, Dipterocarpus, Dryobalanops, Hopea, Parashorea, Shorea, Upuna, dan Vatica.
Terjadinya kebakaran hutan tentu berpengaruh besar pada kelestarian dan kekayaan keanekaragaman hayati di Sumatera dan Kalimantan. Tercatat 90 persen jumlah pohon per hektar atau mencapai 240 pohon mati akibat kebakaran hutan di Kalimantan pada tahun 1998, tetapi jumlah tersebut tentu saja bergantung kepada tingkat kebakarannya. Mengacu pada kejadian kebakaran hutan di tahun 1998 dan 2015, kebakaran hutan yang terjadi di tahun ini berpotensi menyebabkan 95 persen jenis tumbuhan terbakar dan mengalami kekeringan. Lokasi yang terbakar menyebabkan terbukanya kondisi lahan sehingga menyebabkan lahan langsung terpapar matahari dan menurunkan fungsinya sebagai penyedia unsur hara bagi tumbuhan di atasnya untuk regenerasi hutan. Tingkat kebakaran yang besar juga berdampak hilangnya sumber sumber biji yang diharapkan akan tumbuh kembali di musim hujan dan menjadi sumber pengkayaan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.
Setelah dua sampai tiga tahun, jenis paku-pakuan serta tumbuhan pionir lainnnya mulai muncul di beberapa titik lokasi kebakaran hutan. Tumbuhan tersebut seperti tumih (Combretocarpus rotundatus), gerunggang (Cratoxylum arborescens (Vahl.), dan lainnya. Jenis tersebut merupakan jenis yang asli rawa gambut tergenang sampai cenderung kering dan berpasir kuarsa. Tunggul pohon yang terbakar belum memperlihatkan terubusnya, yang kemungkinan disebabkan tingginya tingkat kebakaran hutan.
