Pengundian Relokasi Permukiman Di Kelurahan Lanjas : Beri Kepastian Hukum Warga Terdampak

Muara Teweh, 08 September 2025 -- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara melaksanakan  kegiatan pengundian relokasi permukiman di Kelurahan Lanjas. Acara ini dilaksanakan di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara. Turut hadir dalam acara penting ini adalah tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata dari peran vital instansi pertanahan dalam mendukung program relokasi. Tim ini bertugas memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari verifikasi data hingga pengundian, berjalan sesuai prosedur hukum. Peran mereka sangat krusial, terutama dalam menjamin bahwa setiap kavling tanah yang diundi nantinya dapat segera diproses sertifikasinya, memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi setiap keluarga.

Proses pengundian berlangsung dengan sangat transparan. Nama-nama warga yang berhak mendapatkan kavling baru telah diverifikasi dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak undian yang disaksikan langsung oleh perwakilan warga dan aparat terkait. Setiap warga mendapatkan nomor undian secara acak, memastikan bahwa penempatan mereka di lokasi baru tidak dipengaruhi oleh faktor apapun selain keberuntungan. Suasana tegang bercampur haru terlihat saat satu per satu nomor undian dibacakan, menjadi tanda dimulainya babak baru dalam kehidupan mereka.

Bagi masyarakat yang hadir, momen ini adalah titik balik. Ini bukan hanya tentang mendapatkan sebidang tanah baru, tetapi juga tentang mendapatkan kembali harapan dan kepastian. Dengan dimulainya proses ini, pembangunan permukiman baru diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara berkomitmen penuh untuk terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR serta pihak-pihak terkait lainnya. Setelah pengundian selesai, langkah selanjutnya adalah percepatan pengukuran dan proses sertifikasi tanah di lokasi relokasi, memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan dapat dilaksanakan secara adil, dengan mengedepankan kesejahteraan dan hak-hak masyarakat sebagai prioritas utama. Ini adalah contoh nyata bagaimana sinergi antar instansi dapat menciptakan solusi yang efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh warga.