diskursus kritik keadilan penyampaian e-spt cortex

Nama : vina nur aulia

Nim : 1212131048

Universitas : Dian nusantara

Mata kuliah : Akuntansi perpajakan

Nama dosen : Prof. Dr. Apollo Daito, M.Si.Ak

Diskursus Kritik Keadilan Penyampaian e-SPT Cortex

Dasar Hukum Penyampaian SPT

1. Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum tertinggi dalam pengaturan teknis perpajakan, termasuk penyampaian SPT. Beberapa pasal yang penting meliputi:

• Pasal 3 Ayat (1): Menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT secara benar, lengkap, dan jelas.
• Pasal 3 Ayat (3): Mengklasifikasikan jenis SPT menjadi SPT Masa (bulanan) dan SPT Tahunan.
• Pasal 3 Ayat (4): Menentukan batas waktu penyampaian SPT, yang jika terlewati akan berakibat sanksi administratif.
• Pasal 3 Ayat (5): Memberikan ruang untuk perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan jika memenuhi syarat tertentu.
• Pasal 4, 7, dan 8: Mengatur tentang sanksi administratif, serta hak Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT secara sukarela sebelum dilakukan pemeriksaan.

Melalui pasal-pasal ini, legislator menekankan tanggung jawab, disiplin, dan akuntabilitas dari setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajaknya.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)