[caption caption="http://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/logo-bopi-_150326100331-769.jpg"][/caption]Lagi lagi sebuah Episode di tunjukan dalam masalah sepakbola Indonesia, cerita dalam Episode ini bisa membuat harapan masyarakat pecinta sepakbola Indonesia,harus merasa miris.Rencana PT.Liga Indonesia untuk menggelar Turnamen jangka panjang,kalau tidak boleh di sebut Kompetisi ISL akan menemui kegagalan.Sikap PT.Liga Indonesia yang tidak mau ber komunikasi dan ber koordinasi dengan tim transisi adalah penyebab utama atau yang menghadang rencana dari PT.Liga Indonesia.BOPI menolak memberikan rekomendasi atas rencana PT.Liga Indonesia untuk mengulir Turnamen jangka panjang atau kompetisi ISL 2016 pada Bulan Maret 2016.Disini
Sebelum nya PT.Liga Indonesia sudah ber kirim surat ke Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), tertanggal 28 Desember 2015 yang menembuskan kepada PSSI.Surat dimaksud adalah untuk permohonan izin dan minta rekomendasi BOPI atas rencana PT.Liga Indonesia untuk menggelar Turnamen jangka panjang atau Kompetisi ISL 2016.Dengan dukungan kuat dari PSSI,PT.Liga Indonesia yang juga sudah mendapat dukungan dari beberapa Klub yang bernaung dibawah nama ISL,percaya dan yakin akan bisa menggelar Turnamen jangka panjang atau Kompetisi ISL di sekitar bulan Maret 2016.
Namun apa yang di dapat adalah,resiko yang menimpa PT.Liga Indonesia,yang dari awal tidak ingin ber koordinasi dengan Tim Transisi mengenai rencana mengadakan Kompetisi ISL 2016.BOPI tidak memberi rekomendasi terhadap rencana PT.Liga Indonesia.Karena sudah di tetapkan oleh Menpora.bahwa Tim Transisi akan mengambil alih semua tugas tugas PSSI selama SK Pembekuan PSSI belum di cabut.PT.Liga Indonesia tidak peduli dan tidak memandang Tim Transisi sesuai tugas dan fungsinya,maka ke gagalan lah yang nyata nyata di dapat.BOPI tetap ber pegang pada SK Menpora dan sampai hari ini,belum pernah di cabut.Itulah makanya BOPI menolak memenuhi permintaan PI.Liga Indonesia perihal Kompetisi ISL 2016.
Bukan saja PT.Liga Indonesia yang tidak mau ber koordinasi dengan Tim Transisi,tapi PSSI juga ber sikap sama,bahkan malah menekan PT.Liga Indonesia untuk tetap tidak melakukan koordinasi dengan Tim Transisi.Ironis memang apa yang di lakukan oleh PSSI,padahal baru saja kemaren,Presiden/Ketua PSSI,ber Istiqomah,akan melaksanakan semua sarat yang diminta oleh Menpora,agar status PSSI di tinjua kembali.Ini terlihat kontradiktif dengan apa yang di ucapkan dan apa yang dilaksanakan oleh bawahan La Nyalla di lapangan.
Apa susahnya melakukan koordinasi dengan tim transisi,selama itu adalah sebuah bentuk yang baik untuk sepakbola dan baik untuk pemain serta juga baik untuk masyarakat pecinta sepakbola Indonesia.Namun kembali lagi masalah EGO yang di kedepankan.PSSI merasa merupakan pemilik tunggal PT.Liga Indonesia dan berhak,mengatur,mengendalikan,sehingga apa yang terjadi pada hari ini,adalah sebuah sketsa mengedepankan kepentingan kelompok sendiri,tanpa menyentuh kepentingan sepakbola Indonesia.PSSI berpendapat bahwa PSSIÂ ada dibawah naungan FIFA dan tidak berada di bawah naungan Pemerintah,PSSI tidak butuh Menpora dan tidak peduli dengan Menpora.Tapi tidak bisa melakukan aktifitas karena SK Menpora..alah mak kok mumet gini
Coba di cermati komentar dari Sekjen PSSI,Azwan Karim."Azwan juga menegaskan jika PSSI tidak akan membiarkan PT Liga masuk ke Tim Transisi. "Apabila PSSI membiarkan PT Liga berkoordinasi dengan Tim Transisi itu sama saja dengan membohongi diri sendiri. Jadi kalau PT Liga ingin melakukan turnamen independen kita tidak masalah yang penting sesuai dengan koridor2 yang ada," jelasnya..Nah Koridor yang ada itu yang tidak bisa di mengerti.
Koridor yang ada dan nyata adalah status PSSI dalam keadaan di bekukan dan vakum,setelah Menpora mengeluarkan SK,untuk itu Pemerintah membentuk Tim Transisi sebagai pengganti tugas dan fungsi PSSI,kurang jelas bagaimana lagi koridornya,hanya saja Sekjen PSSI,tidak pernah dan tidak akan mengakui keberadaan Tim Transisi,karena tidak pernah merasa PSSI dalam status di bekukan.Sekjen PSSI tidak tahu itu adalah sebuah koridor (aturan dan hukum ) yang mau tidak mau harus di laksanakan.
Jadi sebuah aturan atau koridor akan di akui oleh PSSI,kalau aturan itu membawa keuntungan dan kemudahan bagi PSSI,selama aturan atau koridor tidak mengakomodasi kepentingan PSSI,maka itu bukanlah aturan atau koridor yang harus di laksanakan.Maknya masalah PSSI dengan Pemerintah ber lanjut dari episode ke episode berikutnya.
Salam garuda ku,bukan burung perkutut.
