Pada era revolusi industri, pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila menuntut keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dengan dinamika bisnis modern. Hal ini melibatkan penciptaan regulasi yang memperhatikan keadilan, keberagaman, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks revolusi industri, di mana teknologi memainkan peran penting, pembangunan hukum bisnis harus memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan siapapun.
Selain itu, perspektif Pancasila mengajarkan pentingnya keselarasan antara kepentingan individu, kelompok, dan negara. Oleh karena itu, regulasi bisnis harus mengakomodasi kepentingan semua pihak dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kebersamaan.
Dengan demikian, pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri haruslah mengutamakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, sesuai dengan semangat Pancasila sebagai panduan bagi pembangunan bangsa.
Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan bagaimana regulasi bisnis dapat mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi ekonomi, kesetaraan, dan kebersamaan. Ini melibatkan penyusunan kebijakan yang memperkuat perlindungan terhadap pelaku ekonomi, memastikan distribusi yang adil dari manfaat ekonomi, dan mempromosikan inklusi bagi semua lapisan masyarakat dalam kesempatan bisnis dan akses terhadap teknologi.
Selain itu, integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam praktek bisnis juga menjadi bagian penting dari pendekatan Pancasila dalam pembangunan hukum bisnis di era revolusi industri.
