Pemindahan Ibu Kota Negara, Akankah Buruk dalam Aspek Ekonomi?

Berita mengenai pemindahan Ibukota telah menjadi momok yang sering dibicarakan oleh semua masyarakat Indonesia bahkan juga telah menarik perhatian dunia luar. Meski pada dasarnya rencana pemindahan ibukota Indonesia telah ada sejak masa kepemimpinan presiden pertama Republik Indonesia yaitu sang proklamator Ir. Soekarno namun baru dapat terlaksana masa masa kepemimpinan saat ini yaitu Presiden Joko Widodo atau yang akrab di panggil Jokowi. 

Sebuah gerakan besar dan butuh keberanian untuk melakukan hal ini. Karena tentunya bukan hal mudah untuk memindahkan sebuah ibukota Negara yang sebelumnya telah berjalan sedemikian lama, hal ini membutuhkan perencanaan yang benar-benar matang bukan hanya ditinjau dari aspek namun dari berbagai aspek dan perencanaan kedepannya. 

Bahkan mungkin pada awalnya dirasa aneh mendengar keputusan presiden Republik Indonesia saat menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota Negara yang baru. 

Karena yang kita tau bahwa pulau Kalimantan bukanlah pulau yang memiliki tarikan besar bagi Indonesia ataupun pihak asing. Bahkan pemindahan ibu kota sebenarnya menjadi titik kekhawatiran bagi sekian banyak orang terutama investor dan lain sebagainya karena apabila Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota Negara tentunya akan berkurang minat masyarakat untuk datang ke Jakarta.

Namun ternyata hal seperti itu telah dipikirkan terlebih dahulu oleh pemerintah dan disiasati dengan cara tetap menjadikan Jakarta sebagai Pusat Bisnis sedangkan Kalimantan Timur atau lebih tepatnya Kutai Kertanegara hanya sebagai Pust Pemerintahan. Lalu apakah dengan cara ini akan meyelesaikan kekhawatiran masyarakat maupun pemerintah dari segi ekonomi? 

Tentunya semua telah diproyeksikan dengan sebegitu detail agar pemindahan ibukota Negara ini dapat membawakan hasil yang besar terutama dalam aspek ekonomi. Dan juga dikatakan juga bahwa dengan pemindahan ibu kota akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 -0,2 persen hal ini disebabkan akan banya pembangunan baru serta akan timbul potensi besar disana.

Namun apa yang terjadi? Berdasarkan enelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang yang ahli dalam bidangnya justru mengatakan yang sebaliknya. Salah satunya yaitu Institut For Development of Economic and Finance (INDEF) dalam kajiannya mengenai pemindahan ibu kota dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. 

INDEF tidak hanya mengkaji pada satu daerah yang menjadi lokasi baru Ibu kota Negara namun juga mengkaji wilayah sekitarnya seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Timur sendiri. 

Dalam kajiannya tersebut ditemukan hal yang sangat mengejutkan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan (seluruh bagian pulau Kalimantan) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru hanya memberikan dampak atau keuntungan yang sangat kecil dan tidak terukur yang hanya sebesar 0,0001%, namun berdampak positif pada roduk Domestik Reginal Bruto (PDRB) Kalteng yakni sebesar 1,77%. Namun hal ini justru menjadikan wilayah lainnya seluruh provinsi di Pulau Kalimantan menjadi negative dan hanya di wilayah terdekat seperti Kalimantan Barat yang mendapatkan dampak positifnya yaitu sebesar 0,01%.

Itu kajian apabila ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Tengah. Lalu bagaimana dengan Kalimantan Timur yang sekarang statusnya telah resmi menjadi Ibu Kota Negara. 

Anehnya pemindahan ibu kota ini justru memberikan dampak yang lebih negative terhadap pertumbuhan ekonomi, tentunya hal ini seolah-olah menghancurkan segala rencana dan strategi yang telah tersusun rapi agar bagaimana lokasi ibu kota yang baru dapat memberikan potensi yang sangat besar. 

Dalam kajian yang telah dilakukan, memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, prediksinya PDB riil secara nasional tidak memberikan dampak apa-apa atau hanya 0.00%. selain efeknya terhadap PDB, pemindahan ibu kota ini juga berdampak pada neraca perdagangan dimana volume ekspor turun sebesar 0,01%. Lalu, volume impor secara nasional juga turun 0,01%.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh INDEF pemindahan ibu kota ini juga akan meningkatkan inflasi sebesar 0,08 persen, atau lebih besar ketimbang dampak inflasi secara nasional yang sebesar 0,001 persen. 

Namun hal ini justru menurunkan harga barang-barang yang justru berfungsi sebagai kebutuhan dasar manusia. Hal ini juga ditemukan bahwa pemindahan ibu kota justru menekan output (produksi) sektor atau industri yang berbasis sumber daya alam. 

Pada akibatnya bukan sebuah bencana apabila focus output pemindahan ibu kota ini terfokus pada sektor industry yang nantinya justru akan menjadikan Kalimantan Timur menjadi Jakarta ke-2. 

Dengan segala kemungkinan buruk dengan dipindahkannya ibu kota negara alahkah baiknya apabila pihak pemerintah beserta pihak terkait dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada sesuai dengan kebutuhan. Karena potensi terbesar yang dimiliki Kalimantan terdapat pada sumber daya alamya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh INDEF dapat dijadikan referensi kedepannya terhadap rencana rencana selanjutnya.