[caption id="attachment_191091" align="aligncenter" width="487" caption="Foto : dok. Kemenlu"][/caption]
Sidang Dewan HAM PBB di Genewa, Swiss baru saja usai. Dalam sidang dengan agenda Universal Periodic Review (UPR)itu, Indonesia dikhabarkan mendapat sorotan tajam dari sejumlah negara anggota PBB terkait perkembangan penegakan HAM.
Ketua Komnas HAM Perempuan Yuniyanti Chuzaifahdalam siaran pers tanggal 26 Mei 2012 menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia menerima 180 rekomendasi. Dari 180 rekomendasi itu, pemerintah mengadopsi 144 rekomendasi. Sedangkan 36 sisanya akan dibawa ke Indonesia untuk dipertimbangkan dan diputuskan pada September 2012, pada sesi 21 Dewan HAM PBB.Komnas Perempuan mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia untuk mengadopsi mayoritas rekomendasi tersebut.
Salah satu poin yang mendapat sorotan negara-negara anggota PBB itu adalah terkait isu Papua. Rekomendasi PBB tentang hal ini adalah meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM di Papua, melindungi para pembela HAM, menjamin kebebasan baik masyarakat sipil dan jurnalis nasional, pelatihan HAM untuk aparat keamanan;
http://berita.liputan6.com/read/405604/soal-ham-indonesia-masih-disorot-pbb
Negara-negara yang Menyoroti Isu HAM di Papua
Negara-negara yang menyoroti isu Papua menurut catatan Tabloid Jubi (media online lokal Papua) antara lain :
UK: Papua dan Papua Barat ada eskalasi tindak kekerasan dan terus berlanjut.
USA : Prihatin dengan kondisi Papua, dan human rights past abuses dan kondisi minoritas di Indonesia.
Australia dan Canada: Meminta Indonesia menjamin perlindungan kelompok2 politik yg selama ini menyerukan aspirasi politiknya secara damai.
New Zeland : Prihatin dengan minimnya keadilan dan penegakkan hukum di Papua dan Papua Barat.
Jepang : Meminta adanya penegakkan hukum dan HAM di Papua serta Papua Barat.
Norway : Melihat minimnya perlindungan terhadap para pembela HAM di Papua.
Swiss : Meminta Indonesia menyelesaikan isu intoleransi, LGBT, freedom of expression di Papua dan Papua Barat dan penyiksaan terhadap tahanan
Perancis : Merekomendasikan Indonesia untuk memberi akses bagi organisasi dan jurnalis dari luar negri untuk meliput di Papua
Jerman : Meminta dengan sangat, Indonesia meratifikasi Rome Statute ICC, dan membebaskan segera tahanan politik Filep Karma. Jerman juga meminta Penyelesaian konflik di Papua harus dilaksanakan secara serius dan menempuh jalur dialog.
Isu Papua yang disorot dalam Sidang Dewan HAM PBB tersebut memang bukan isu baru. Bahkan sudah sering menjadi konsumsi pers baik media lokal maupun media massa nasional. Saya sangat yakin, sorotan-sorotan itu adalah masukan positif bagi Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki dan meningkatkan penghargaan HAM di Tanah Air.
Sikap ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memang berupaya sungguh-sungguh untuk terus mempromosikan penegakkan HAM rakyatnya. Bahwa masih ada kekurangan di sana-sini, itu adalah bagian dari proses menuju penyempurnaan. Barangkali keseriusan Pemerintah Indonesia inilah yang menjadi alasan mengapa tahun lalu Indonesia dipilih menjadi anggota Dewan HAM dengan suara terbanyak.
Itu terjadi pada Sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York 20 Mei 2011. Sejak Dewan HAM PBB dibentuk tahun 2006, inilah kali ketigaIndonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBBdi antara negara kawasan Asia dan kawasan lainnya.Indonesia berhasil mendapatkan 184 suara dari total 191 negara anggota yang memiliki hak suara. Indonesia juga terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2011 hingga 2014.
