Dilansir dari Mekari Jurnal, Utang (hutang) atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit, dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia akuntansi, pinjaman artinya pengorbanan ekonomis untuk kepentingan masa depan yang berbentuk penyerahan aktiva dan jasa, serta sudah ada kesepakatan dengan dua belah pihak di masa lalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit mengenai hutang negara Indonesia. Menurut data dari dpr.go.id, posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7.848,8 triliun per 31 April 2023. Dilansir dari Kompas.id utang pemerintah di akhir tahun 2020 atau setahun pandemi berjalan mencapai Rp 6.074,56 triliun atau naik sebanyak Rp 1.295,96 triliun (27 persen) dibandingkan setahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal periode pertama, angkanya telah naik dua kali lipat. Penambahan utang di tahun pertama pandemi tersebut tidak lepas dari melebarnya defisit anggaran negara. Defisit anggaran pada tahun 2020 tercatat Rp 947,7 triliun. Angka ini meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019. Hal ini akibat belanja pemerintah membengkak untuk penanganan Covid-19. Lalu benarkah tingginya utang negara tidak menjamin kesejahteraan rakyat? Menanggapi hal tersebut Pemerintah perlu melakukan kajian khusus nan menyeluruh, melihat ditengah utang negara yang tinggi tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi yang artinya secara singkat bisa dipastikan bahwasannya benar, tingginya utang negara tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Kita perlu menoleh ke setiap daerah secara menyeluruh, apakah pembangunan daerah semuanya berjalan dengan baik? Apakah anggaran-anggaran yang telah dianggarkan oleh pemerintah tersalurkan dengan baik? Kita semua memang tahu jika niat dan tujuan Indonesia berhutang adalah baik yakni demi negara dan rakyat, namun kita juga tidak boleh menutup kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi kedepannya seperti kemampuan kita untuk dapat melunasi utang-utang tersebut, sebelum melakukan tindakan kita harus bisa melakukan observasi dan pertimbangan tentang seberapa jauh kemampuan dan lamanya waktu yang dapat kita tempuh untuk melunasi utang tersebut, jangan sampai kita gegabah sehingga tindakan kita merugikan generasi masa depan dengan hanya meninggalkan warisan utang negara kepada mereka. Indonesia adalah negara yang besar dan kaya akan alam dan sumber daya manusianya, hal tersebut menjadi modal kita untuk bisa mensejahterakan Indonesia dari segi financial maupun social dengan menggali dan mengembangkan tiap potensi yang ada, memaksimalkan kinerja dan dana yang ada sehingga niat baik negara berhutan demi kesejahteraan rakyat dapat terimplementasikan dan terdistribusikan dengan baik sesuai dengan yang dikutip dari Kompas.com mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan dan SDGs adalah cetak biru bersama yang diadopsi semua negara anggota PBB untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet Bumi. SDGs memiliki prinsip universal, integrasi dan inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau no one left behind. Pembahasan ini sesua dengan SDGs point nomor 1 yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun atau end poverty in all its forms everywhere dan point nomor 8 yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Ayo bersama kita wujudkan point-point tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut karna hal ini harus dilakukan dengan cara bersama bergandengan tangan antara pemerintah dan rakyat karena keduanya harus berjalan bersama.
