Sejak pandemi Covid-19 menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dengan penyebaran virus yang cepat dan tingkat kematian yang tinggi, pemerintah di berbagai negara telah mengambil langkah-langkah regulasi sosial atau bahkan lockdown. Dampaknya adalah perekonomian hampir berhenti dan melemah. Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia juga berdampak serius pada perekonomian negara. PHK tersebar luas di berbagai sektor, termasuk pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan sektor informal yang rentan, terutama bagi mereka yang mengandalkan pendapatan harian.
Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di jelaskan bahwa dampak Covid-19 terhadap jenis kelamin dan penduduk usia kerja laki-laki yang terdampak yaitu sebesar (17,75 juta orang ) lebih besar daripada perempuan (11,37 juta orang). Sementara itu, jika dilihat dari daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja diperkotaan yang terdampak Covid-19 sebanyak 20,56 juta orang, sedangkan di pedesaan sebanyak 8,56 juta orang.
Dalam situasi pandemi saat ini, persaingan di dunia kerja semakin ketat dan sumber daya harus mampu bertahan dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Namun, ada juga sumber daya yang kesulitan beradaptasi, terutama sumber daya manusia yang tidak mampu beradaptasi, sehingga mereka kalah dalam persaingan di dunia kerja. Kekalahan dalam dunia kerja dapat berakibat pada kemiskinan, yang merupakan situasi yang tidak diinginkan karena berdampak pada masalah ekonomi. Untuk mengurangi dampak ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi, pemerintah telah mengeluarkan Kartu Pra-Kerja sebagai salah satu upaya percepatan. Kartu Pra-Kerja bertujuan untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih berkualitas melalui pelatihan, dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja, pekerja yang terkena dampak PHK, dan pekerja yang membutuhkan dukungan finansial. Pra-kerja memiliki dua kata, arti pertama pra yaitu sebelum dan kerja yaitu sesuatu kegiatan untuk melakukan sesuatu, kartu Pra-kerja juga merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi yakni skilling, up-skilling, dan re-skilling (triple skiling) serta sertifikasi kompetensi kerja.
Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Program Kartu Prakerja
Program Kartu Prakerja merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Berikut pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program ini:
- Pemerintah Pusat :Â Presiden Republik Indonesia : Penggagas dan penanggung jawab utama kebijakan.Â
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : Sebagai koordinator pelaksanaan program Kartu Prakerja secara nasional.
- Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja : Unit khusus di bawah Kemenko Perekonomian yang bertanggung jawab dalam operasional program, termasuk seleksi peserta, verifikasi, dan penyaluran insentif.
- Kementerian Keuangan : Menyediakan anggaran dan pengawasan penggunaan dana program.
- Kementerian Ketenagakerjaan : Memberikan arahan terkait kebutuhan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika : Mendukung penyebaran informasi dan edukasi program melalui platform digital.. 2 Mitra Platform Digital Pelatihan :Â Perusahaan teknologi edukasi yang menjadi mitra resmi, seperti *Skill Academy by Ruangguru, Pintaria, MauBelajarApa, Pijar Mahir, dan Tokopedia*. Mereka menyediakan modul pelatihan online yang dapat diakses peserta.
- Lembaga Pelatihan Kerja :Â Lembaga pelatihan swasta dan negeri yang telah terverifikasi sebagai penyelenggara pelatihan baik secara daring maupun luring.
- Mitra Pembayaran :Â Perusahaan penyedia layanan pembayaran digital seperti *GoPay, OVO, LinkAja, dan BNI* yang bertugas menyalurkan insentif kepada peserta.
- Peserta Program :Â Warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang menempuh pendidikan formal, baik pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, maupun pelaku usaha mikro dan kecil.
- Masyarakat dan Media : Media massa dan sosial berperan dalam menyebarluaskan informasi, edukasi, serta pengawasan publik terhadap jalannya program.
Â
Program pembangun yang dilaksanakan Sebagai bentuk solusi permasalahan :
Program Kartu Prakerja merupakan bentuk pembangunan sumber daya manusia yang dilaksanakan pemerintah sebagai solusi atas tingginya angka pengangguran, rendahnya kompetensi kerja, dan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Program ini menyasar pencari kerja, korban PHK, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya. Bentuk pembangunan yang dilaksanakan berupa pelatihan kerja vokasi (skilling, up-skilling, dan re-skilling), peningkatan literasi digital, pemberian sertifikasi kompetensi, dan bantuan insentif tunai. Dengan pendekatan berbasis teknologi, Kartu Prakerja diharapkan menjadi sarana efektif untuk mencetak angkatan kerja yang siap bersaing dan adaptif terhadap perkembangan pasar tenaga kerja yang dinamis.
Proses komunikasi dalam pelaksaan program tersebut :
Komunikasi dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi melalui berbagai saluran informasi digital. Pemerintah menggunakan situs resmi ([www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id)) sebagai pusat informasi utama, yang menyediakan pengumuman resmi, panduan teknis, serta layanan bantuan. Media sosial seperti Instagram (@prakerja.go.id) dan YouTube digunakan untuk menyampaikan konten edukatif, motivasional, dan tutorial secara luas dan cepat. Selain itu, platform pelatihan mitra seperti Skill Academy dan Pintaria juga menjadi saluran komunikasi yang menyampaikan materi pelatihan secara interaktif kepada peserta. Proses komunikasi ini bersifat dua arah, memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik, menyampaikan keluhan, dan ikut serta dalam pengawasan publik terhadap jalannya program.
Media yang digunakan dan perannya bagaimana :