Siapapun mengaku bahwa korupsi menjadi musuh utama bangsa Indonesia, bahkan bukan hanya di tanah air, korupsi telah menjadi musuh masyarakat dunia karena dampak korupsi hampir sama dengan dampak pelanggaran Ham berat. Korupsi disebut extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena pemberantasannya memerlukan cara dan usaha yang luar biasa pula. Di Indonesia sendiri, kasus korupsi masih menjadi “momok” menakutkan bagi rakyat negeri ini. Dari tahun 2004-2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah 439 kali menjebloskan terdakwa korupsi ke dalam penjara, baik aparatur negara maupun politisi.
[caption caption="sumber foto : Facebook Danny Pomanto"][/caption]Korupsi benar-benar telah menjadi permasalahan akut dan sistemik yang sangat membahayakan dan merugikan negara maupun masyarakat, terlebih di negara kecil dan berkembang seperti Indonesia. Padahal,masyarakat pada umumnya bukannya tidak menyadari bahwa korupsi telah menciderai rakyat miskin dengan terjadinya penyimpangan dana yang semestinya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan mereka.
Korupsi juga telah mengikis kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan dan kebutuhan dasar bagi rakyatnya, sehingga pemerintah tidak mampu lagi menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakatnya secara adil. Lebih jauh lagi, korupsi bahkan telah meruntuhkan demokrasi dan penegakan hukum, mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas kehidupan dan memicu terjadinya kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman-ancaman lainnya terhadap keamanan masyarakat, serta menghambat masuknya bantuan dan investasi asing.
Korupsi identik dengan pejabat negara yang mengambil untung dari jabatannya dengan memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Dari data Indonesian Coruption Watch (ICW) , 70 persen tindak pidana korupsi dilakukan birokrat, oleh karena itu diperlukan ketegasan dari pemimpin baik itu kepada daerah maupun setingkat menteri untuk berani memecat bawahannya jika tersandung kasus korupsi.
Untuk contoh kita bisa lihat Wali Kota Makassar yang memecat Direktur Utama Rumah Potong Hewan (RPH) Sudirman. Hal itu dilakukan karena Sudirman telah berstatus hukum terdakwa dalam kasus penggelapan uang dalam pinjaman usaha pengadaan sapi kepada sejumlah pelaku usaha ternak sapi. Pria yang akrab disapa Danny ini mengaku siap memerangi korupsi apapun resikonya.
Danny menjelaskan dalam memberantas korupsi memang tidak mudah dan penuh perjuangan. Selain itu, dalam mencegah tindak pidana korupsi perlu adanya introspeksi diri masing-masing supaya dalam pencegahan korupsi tersebut dapat diharapkan yang lebih baik dimana pribadi-pribadi kita sendiri harus menyadari bahwa korupsi ini dapat merusak kepribadian diri sendiri maupun juga orang banyak sehingga dalam mencegah tindak pidana korupsi harus bermula dari diri sendiri dan kemudian secara bersama sama untuk mencegahnya.
Dalam pencegahan tindak pidana korupsi ini juga perlu ditingkatkan suatu inovasi yang lebih baik dengan cara mendidik para generasi penerus untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran yang tinggi serta meningkatkan moral dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar moral, etika dapat terarah kepada hal yang lebih positif dan juga melatih para generasi untuk tidak memberikan sogokan maupun suap menyuap kepada para penegak hukum dan juga kepada aparatur pemerintahan baik tingkat pusat, Kabupaten, dan daerah.
