Birokrasi Indonesia adalah contoh nyata dan ada didepan mata bahwa dari sisi Tata Negara secara akal tidak sehat.
Parameter obyektif dari pakar Tata Negara adalah dari sisi APBN belanja rutin Negara (salah satunya untuk gaji pegawai) dalam kisaran 40%,sedang sisanya untuk pembangunan.
Faktanya adalah sebagian besar dana APBN habis untuk belanja rutin (gaji,bayar cicilan+bunga dsb),akibatnya kemampuan APBN untuk membangun terbatas,sehingga Indonesia perlu mencetak hutang baru....itupun cuma untuk Gali lubang tutup lubang.
Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi luar biasa pesat,Birokrasi bisa dipangkas habis habisan,tenaga guru/dosen bisa dipangkas habis habisan karena model pendidikan bisa dirubah lewat kombinasi E-learning dan praktek di lapangan(perusahaan,komunitas dsb).
Kementerian Dalam Negri,Menteri PAN dibantu kementerian tehnis lainnya bisa duduk bersama untuk melakukan perampingan Birokrasi secara alami,artinya pengangkatan pegawai baru lebih kecil dibanding yang pensiun.
Disaat yang sama model pendidikan bisa dirubah disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang ada.
Sinergi antara penerapan ilmu pengetahuan dan tehnologi dengan perampingan Birokrasi bermuara pada jumlah pegawai berkurang,Dana rutin APBN pada kisaran yang dianjurkan para pakar (kisaran 40%).
Intinya adalah banyak celah untuk memperbaiki Indonesia terkhusus sektor Birokrasi.agar Negara sehat bisa menjalankan kewajibannya memberikan layanan publik secara berkualitas.
