Anthony Giddens, pemikir sekaligus sosiolog asal Inggris yang karya-karyanya cukup populer dikalangan akademisi, aktivis, politisi, birokrat dan lainnya adalah pencetus gagasan besar politik perubahan iklim, bahkan bukunya 'Politik Perubahan Iklim' dicetak berkali-kali sejak tahun 2009.
Bagi Giddens, manusia kini tak ubahnya seperti mobil SUV (Sport Utility Vehicles), di Indonesia lebih populer dengan sebutan mobil Jip. Mobil berpenggerak empat roda ini dikenal tangguh melibas medan seberat apapun. Dibalik kegagahnnya, mobil jenis ini ternyata penyumbang terbesar pada krisis iklim di dunia.
Menurutnya, manusia hari ini sebagai pengendara mobil SUV, karena sangat sedikit yang benar-benar siap menghadapi ancaman perubahan iklim. Kalimat perubahan iklim sudah sangat sering didengar bahkan tak sedikit yang faham artinya. Tetapi lagi-lagi sangat sedikit diantara kita yang mampu merubah kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan.
Secara teoritis, Giddens mendefinisakan perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri modern menyebabkan iklim bumi memanas dan dampaknya akan menghancurkan masa depan kehidupan dibumi. Definisi ini tentu sudah tak asing ditelinga kita.
Perubahan iklim tentu bukan karunia dari Tuhan yang diberikan kepada umat manusia dan ia tidak datang tanpa diketahui. Bahkan kekhawatiran serius tentang pemanasan iklim bumi telah jauh-jauh hari digelorakan, paling tidak tiga puluh tahun lebih. Parahnya, tidak ada hasil yang berarti dan menggembirakan, pemanasan global semakin kencang lajunya.
Giddens berkeyakinan bahwa negara adalah aktor pemeran utama dalam pengambilan kebijakan dalam negeri maupun internasional sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki dan dikendalikannya. Tetapi dalam sisi tertentu, negara tidak bisa dipaksa untuk mengikuti perjanjian internasional. Bila ikut pun, pelaksanaan kesepakatan perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab negara masing-masing.
Secara faktual, hingga kini nyaris sedikit negara yang memiliki dan mengembangkan politik perubahan iklim yang berbasis analisis yang menjadikan inovasi politik sebagai arasnya. Padahal, melalui inovasi politik bisa dilakukan negosiasi dan diplomasi lintas sektoral bahkan lintas negara sehingga efek buruk perubahan iklim bisa diperkecil celahnya.
Di Indonesia misalnya, ketiadaan politik perubahan iklim menyebabkan ego sektoral antar kementerian dan lembaga negara semakin tidak bisa dikendalikan. Sama sekali tidak ada sinergi lintas sektoral dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negeri ini. Padahal seperti yang diungkapkan Giddens tadi, negara merupakan aktor utamnya.
Aneh bukan, sekedar ikhtiar mencegah dampak dahsyat perubahan iklim bagi bumi beserta kehidupan didalamnya saja hanya dijalankan setingkat Dirjen di kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nyata bahwa negara masih memandang sempit peran dan fungsi praktisi politik di parlemen.
Demokrasi politik di parlemen nyatanya belum dianggap penting dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Padahal, demokrasi di parlemen sejatinya memiliki jangkauan yang lebih luas baik dari sisi pembuatan regulasi (UU), penganggaran, dan pengawasan yang melibatkan berbagai sektor baik eksekutif bahkan dunia usaha. Lebih dari ini, politik parlemen bisa leluasa melakukan negosiasi dan diplomasi terhadap dunia internasional.
Jihad Gus Muhaimin
