Mencegah Korupsi dari Hulu: Mahasiswi UNIMMA Teliti Peran E-Procurement dan Pengendalian Internal dalam Pengadaan barang dan Jasa

Magelang-Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap menjadi sorotan tajam publik. Tak sekadar karena nilai anggarannya yang fantastis, tetapi juga karena celah rawan korupsi yang menyertainya. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 70 persen kasus korupsi yang ditangani berasal dari sektor ini. Kondisi inilah yang mendorong Hasna Fatin Nada Nur Aini, mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA), untuk mengangkat isu ini dalam penelitiannya.

Penelitian Hasna difokuskan pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Magelang, dengan mengangkat dua aspek penting dalam pencegahan fraud: implementasi e-procurement dan efektivitas pengendalian internal. Penelitian ini berangkat dari sebuah temuan awal: pengadaan makan-minum dengan nilai lebih dari 20 juta rupiah dilakukan tanpa prosedur yang sesuai, bahkan tanpa melalui sistem elektronik yang seharusnya diterapkan.

E-procurement, menurut Hasna, adalah sistem berbasis daring yang memungkinkan proses pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga pembayaran, dilakukan secara transparan dan terdokumentasi. Sistem ini bertujuan untuk memangkas praktik pertemuan langsung antara panitia dan penyedia, yang selama ini menjadi titik rawan kolusi dan manipulasi.

Namun, teknologi saja tak cukup. Hasna menekankan bahwa pengawasan internal tetap menjadi benteng terakhir dalam mencegah fraud. Ia mengkaji elemen-elemen pengendalian internal seperti penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi, dan monitoring berkala, semuanya menjadi faktor penentu efektivitas pencegahan.

Melalui metode survei terhadap 88 responden dari 25 OPD di Kabupaten Magelang dan menggunakan analisis regresi linear berganda, Hasna menemukan bahwa kedua variabel yang diteliti, e-procurement dan pengendalian internal, berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan fraud. Menariknya, pengendalian internal memiliki pengaruh yang lebih dominan, dengan nilai koefisien regresi mencapai 0,826, dibandingkan e-procurement yang berada di angka 0,450.

"Teknologi hanyalah alat. Kunci utamanya tetap pada integritas pelaksana dan sistem pengawasan yang konsisten," tegas Hasna. Ia juga menganjurkan agar sistem digital dilengkapi dengan audit manual yang kuat, pelatihan rutin bagi pejabat pengadaan, dan pelibatan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.

Penelitian ini menjadi sangat relevan, terlebih karena Kabupaten Magelang baru mulai mengadopsi sistem e-procurement secara luas sejak 2022. Artinya, masih ada ruang besar untuk evaluasi dan perbaikan. Hasil temuan Hasna pun sejalan dengan pendekatan Stewardship Theory, yang menyebutkan bahwa pejabat publik semestinya bertindak sebagai pengelola amanah masyarakat, bukan sekadar administrator.

Lebih dari sekadar kontribusi akademik, penelitian ini memberi peta jalan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Bagi daerah lain yang tengah berbenah, penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan pengadaan berbasis integritas dan teknologi.

Hasna membuktikan bahwa peran mahasiswa tidak berhenti di bangku kuliah. Lewat penelitian yang tajam dan solutif, mereka bisa menjadi agen perubahan di sektor publik, memastikan bahwa uang rakyat dikelola dengan cara yang benar. Sebuah langkah penting dalam mendorong reformasi birokrasi dari bawah. (Ening Widi)

lib.unimma.ac.id