Saat produksi konten, LHKP menyediakan ruang bagi Umsida untuk mengenalkan kampusnya lebih luas.
Kemudian, LHKP menyediakan host pembicara ahli dari kalangan politisi, ekonomi, maupun bidang lainnya untuk membahas isu lokal dan nasional.
"Dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia, kami berharap podcast ini dapat menjadi medium efektif untuk edukasi dan dialog publik tentang politik, ekonomi, budaya, dan topik lainnya yang sesuai dengan concern di LHKP PWM Jatim," terangnya.
Ia juga berharap kerja sama ini bisa menguntungkan banyak pihak, terlebih masyarakat sehingga ada literasi terkait berbagai isu.
3 Alasan Kebijakan Publik Jadi Isu Podcast
Lebih lanjut, Muhammad Mirdasy SIP, Ketua LHKP PWM Jawa Timur, menambahkan bahwa terdapat tiga alasan penting tentang kolaborasi dengan kampus pencerah ini.
"Yang pertama, di era digital ini terus mengemuka. Suka atau tidak, kita harus mengikutinya. Sebenarnya kami sudah memiliki beberapa media online yang ternyata tidak cukup. Kami membutuhkan media audio visual," jelas Mirdasy.
Kedua, lanjutnya, SDM di LHKP dan Umsida cukup memadai untuk membuat media berupa audio visual.Â
Oleh karena itu, kekuatan dari kedua pihak ini disatukan dalam podcast literasi kebijakan publik.
Alasan lain terbentuknya podcast ini adalah semua hal yang berbau politik atau kasus-kasus masih tabu.
"Kita ingin memperbanyak khasanah pada platform digital lainnya terutama berbentuk audio visual karena saat ini masyarakat mayoritas lebih mudah mendengar dan melihat daripada menulis," terangnya.
Lantas ia mengingatkan bahwa Muhammadiyah adalah lembaga pencerahan atas situasi di masyarakat yang membuat kolaborasi ini sangat diperlukan.
