Pada masa pembangunan awal, ekonom mengakui peran pemerintah dalam menyediakan social overhead capital atau infrastruktur untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi, namun sebagian besar analisis fokus terhadap peran kedua pemerintah yaitu mengkompensasi kegagalan pasar. Kegagalan pasar dianggap sebagai akibat dari “kekakuan struktural”, yaitu kurangnya respons terhadap harga. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil peran utama dalam mengkompensasi kegagalan pasar. Pada awal 1970an dan 1980an pemerintah di sebagaian besar negara berkembang membuat kebijakan yang tidak dapat dijalankan, sebagian pengamat ekonomi menyimpulkan telah terjadi kegagalan pemerintah secara signifikan dan lebih besar dari pada kegagalan pasar.
Ada banyak kegagalan yang terjadi, baik ommission maupun commission. Kegagalan commission pada perusahaan sektor publik yang berbiaya tinggi serta terlibat dalam kegiatan ekonomi lainnya. Program pemerintah yang tidak efisien dan boros, serta defisit sektor publik pemerintah menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Kegagalan ommission seperti kerusakan fasilitas transportasi dan komunikasi, kegagalan memelihara fasilitas infrastruktur yang ada menjadi pelengkap fenomena ini. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan serta program pemerintah kurang efisien dan kurang tepat sasaran terjadi karena keterlibatan pemerintah yang meluas dan dalam atas kontrol kegiatan ekonomi.
Kegagalan pasar didefinisikan muncul ketika kondisi pareto optimal tidak dapat dipenuhi dan pemerintah yang menangani sebagai social guardians, dengan tanpa pamrih dan tanpa biaya, tetapi berdasarkan pengalaman tidak seperti itu. Kegagalan pasar yang tidak dapat ditangani adalah kegagalan pemerintah dan di samping itu intervensi pemerintah yang menyebabkan penyimpangan yang lebih besar. Tingkat tabungan di banyak negara berkembang meningkat dari tahun 1950 an hingga 1970 an, sementara tingkat pertumbuhan turun, ini bukti bahwa kebijakan pemerintah tidak mendorong pertumbuhan.
- Apa itu Pemerintah ?
Keputusan mengenai kebijakan ekonomi tidak dibuat oleh ekonom, tekanan politik sering membentuk program ekonomi yang tidak konsisten serta seringkali memberikan pengaruh yang tidak proporsional dan pelaksaannya jauh dari yang dibayangkan. Korupsi dan adanya sikap pandang bulu meliputi birokrasi alokasi izin investasi, izin impor, dan kontrak pemerintah. Dengan proteksi yang tinggi dan memberikan kekuatan monopoli, upaya untuk menghilangkan proteksi jarang dilakukan. Akibatnya tekanan politik melobi untuk keberlanjutan proteksi, ia mengurangi kekuatan ekonom dalam merumuskan kebijakan ekonomi, hal itu menciptakan insentif yang tidak mendorong efisiensi.
Pemerintah terdiri dari banyak peran : politisi, birokrat, ekonom, dan sebagainya. Pembuat keputusan mungkin mencoba meminimalkan biaya dari aktivitas tertentu untuk kepentingan pribadi seperti promosi. Ketika tidak ada kepentingan pribadi, kesulitan administratif dapat membebani, baik karena kurangnya personel yang terlatih, administratif fungsi ekonomi yang buruk dimana memerlukan tindakan yang tepat waktu menjadi hambatan utama. Keharusan politik muncul karena kebutuhan untuk memerlakukan daerah-daerah terpencil yang tidak ekonomis dapat setara dengan daerah-daerah lain, dari mandat personel yang terhubung secara politik.
Perangkat dan lembaga apa yang paling kondusif untuk mencapai hasil dengan biaya terendah? Ada contoh untuk menjelaskannya. Pertama, di banyak negara berkembang terdapat perusahaan parastatal yang dapat meminjam dari bank sentral jika terjadi kerugian. Prosedur ini dapat diubah dengan meminta persetujuan dari kabinet atau menteri sebelum peminjaman diijinkan. Cara lainnya adalah menjadikan kerugian sebagai item baris dalam anggaran pemerintah. Contoh kedua adalah badan milik negara yang didirikan dan diberi kekuasaan monopoli atas produk/jasa tertentu. Penghapusan kekuasaan monopoli dengan sendirinya telah mendorong peningkatan efisiensi perusahaan negara.
- Apa Keunggulan Komparatif Pemerintah ?
Pemerintah membangun infrastruktur untuk aspek kebaikan publik. Misalnya penggunaan jalan, layanan pos pedesaan, dan layanan penyuluhan pertanian untuk semua petani. Dalam keadaan ini, sebagian besar kegiatan pemerintah memerlukan banyak organisasi dan administrasi, keduanya merupakan kegiatan yang memanfaatkan individu dengan pencapaian pendidikan yang signifikan. Karena pasokan tenaga kerja terampil yang terbatas di negara-negara berkembang, dan sumber daya untuk pendidikan langka, mempekerjakan orang-orang yang berpendidikan tinggi di sektor publik atau mendidik lebih banyak orang untuk meningkatkan pasokan yang tersedia untuk sektor publik jauh dari tanpa biaya.
Pemerintah adalah organisasi non-pasar, dan umumnya harus melakukan banyak hal dalam skala besar. Kegiatan tersebut harus mengikuti kegiatan seperti pemeliharaan hukum dan ketertiban (termasuk terutama penegakan kontrak), penyediaan informasi (seperti penelitian dan penyuluhan pertanian) dan penyediaan layanan publik dasar yang secara inheren memiliki cakupan skala besar (seperti jalan dan komunikasi) adalah layanan di mana pemerintah tidak dirugikan dalam menyediakan layanan dalam skala besar dan di mana agen swasta mungkin menghadapi kerugian dalam upaya melakukannya. Namun pemerintah fokus pada kegiatan lain (manufaktur, pengaturan kredit dan pasar valuta asing, perizinan investasi, dan sebagainya) yang telah mengalihkan sumber daya dan upaya pemerintah dari bidang kegiatan di mana pemerintah mungkin memiliki keunggulan komparatif.
Kegagalan pemerintah mungkin terdiri dari kegagalan menyediakan infrastruktur di mana pemerintah memiliki keunggulan komparatif yang besar seperti halnya dalam menyediakan hal-hal yang buruk di mana ia tidak memiliki keunggulan komparatif. Di banyak negara berkembang, kualitas yang buruk dan terbatasnya pasokan infrastruktur merupakan sumber utama biaya tinggi bagi semua produsen dan konsumen dalam perekonomian.
- Apa Dinamika Intervensi Pemerintah ?
Kekecewaan tentang sikap tidak mementingkan diri sendiri, kebajikan, dan tidak adanya biaya dari pemerintah telah menghasilkan sejumlah wawasan. Ada tiga yang penting dan layak disebutkan di sini. Pertama, ketika kebijakan ekonomi menciptakan sesuatu yang akan dialokasikan kurang dari nilainya melalui proses pemerintah apa pun, sumber daya akan digunakan dalam upaya untuk mendapatkan hak atas barang-barang berharga tersebut. Kedua, setiap kali kebijakan pemerintah memiliki penerima dan / atau korban yang dapat diidentifikasi dengan jelas, kelompok-kelompok tersebut akan cenderung untuk mendukung atau menentang kebijakan tersebut dan kemudian melobi untuk meningkatkan nilai keuntungan atau mengurangi nilai kerugian dari kebijakan tersebut. Ketiga, seseorang dapat membedakan kepentingan berbagai kelompok dan lembaga dalam pemerintahan. "Pengeluaran kementerian" akan cenderung menjadi pendukung program dan kebijakan yang termasuk dalam domain mereka. Sebaliknya, kementerian keuangan cenderung menjadi badan kepentingan publik pada tingkat yang lebih tinggi.
- Panduan Apa untuk Pembuat Keputusan ?
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memerlukan panduan yang perlu dipelajari. Pertama, pemerintah membuat kebijakan alokasi sumber daya, kegiatan ekonomi di sektor publik dan peraturan ekonomi swasta dapat dilakukan jika ada prosedur atau kriteria tertentu. Kegagalan pasar menyiratkan adanya kasus intervensi pemerintah yang membutuhkan spesifikasi kriteria dimana akan diberikan dan indikasi untuk proses dimana akan terjadi. Kemudian penilaian dibuat mengenai biaya administrasi, kelayakan kegiatan, dan tekanan politik dapat mengubah proses yang dipilih pada awalnya. Kedua, tindakan pemerintah akan efektif, namun ada yang mendukung anggapan minimal masukan administratif dan birokrasi. Ini karena kebijakan memiliki kehidupannya sendiri, dan mengalihkan sumber daya administratif yang langka dari keunggulan komparatif pemerintah lebih kuat. Ketiga, mekanisme dan kebijakan alternatif mungkin dapat mencapai tujuan sosial atau politik tertentu, ada anggapan yang mendukung pemilihan mekanisme yang paling sedikit menyediakan ruang untuk rent seeking. Misalnya, kegiatan yang secara langsung tidak produktif seperti penyelundupan, underinvoicing, dan lobi untuk meningkatkan perlindungan, tarif tersebut mungkin kurang terbuka untuk perilaku rent seeking daripada pembatasan kuantitatif pada izin impor. Contoh ini menunjukan kebijakan yang secara langsung mengendalikan kegiatan ekonomi swasta cenderung kurang efektif dalam mencapai tujuan mereka dibandingkan dengan kebijakan yang memberikan insentif bagi individu untuk melakukan kegiatan yang dianggap diinginkan. Hal ini seringkali dapat dicapai dengan mencari cara yang memperkuat fungsi pasar.
