UANG merupakan salah satu sumber konflik, itulah sekiranya dalam pandangan teori natur state menjadi salah satu argumentasi perlunya perjanjian sosial untuk membentuk negara. Ketika kondisi alamiah yang dalam pandangan teori natur state semula begitu tentram tiba-tiba berubah menjadi buas dan penuh kerakusan, manusia saling berkompetisi, bahkan saling membunuh hanya untuk memperebutkan uang (materi). Bahkan tidak heran dewasa ini orang bisa saling memfitnah, saling menyudutkan bahkan saling membunuh secara fisik hanya karena berebut kekuasaan.
Dimana variabel kekuasaan itu salah satunya adalah uang, ya kekuasaan adalah perebutan capital (modal). Sebab kekuasaan adalah mengelola kebijakan dari berbagai dimensi kehidupan bernegara yang hakikatnya adalah kesejahteraan ekonomi (uang). Itulah sebabnya, "uang bagai sesosok makhluk dengan dua wajah, dimana wajah pertama berupa malaikat dengan nilai positif (pembawa kesejahteraan) dan wajah kedua sebagai setan dengan nilai negatif (pembawa malapetaka). Bila berada dan dikelola oleh orang atau lembaga yang tidak profesional dan berintegritas, maka uang akan menjadi alat kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok, tetapi bila dikelola dan dikuasai oleh orang dan lembaga yang profesional dan berintegritas, maka akan membawa kesejahteraan bersama untuk semua.
Rivalitas perebuatan kuasa politik (uang) diantara para peminat kekuasaan, inilah yang sering menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik kepentingan merupakan bagian dari isu akuntabilitas, disana berbagai intrik untuk saling menyerang dan melukai secara psikis berseliweran dengan komunikasi sebagai medium artikulasi kepentingan. Novel Ali (dalam suara Merdeka, 7 Januari 2007) mengatakan bahwa "komunikasi itu kepentingan. Tiap orang yang berkomunikasi, punya kepentingan. Karena komunikasi identik dengan kepentingan, atau karena setiap sistem dan proses komunikasi mengisyaratkan kepentingan, maka (dibalik) komunikasi cenderung selalu terbuka konflik kepentingan".
Para pakar berkeyakinan komunikasi memiliki landasan ideologis, yang mana "ideologi" komunikasi dengan berbagai performance, mulai yang disebut kebenaran, kejujuran, keadilan, keaslian, obyektivitas, faktual dan aktual, maupun yang dikenal sebagai kebohongan, kemunafikan, ketidakadilan, kepalsuan, subyektivitas, serta fakta semu. Performance "ideologi" komunikasi diuraikan terdahulu, mendorong pakar komunikasi memiliki sikap yang mendua dalam mengkaji proses komunikasi.
Artinya jika terjadi konflik kepentingan sebagai akibat berlangsungnya proses komunikasi tertentu, pakar komunikasi umumnya akan memadang fenomena itu sebagai suatu yang biasa terjadi. Khususnya ditengah plus-minus setiap simbol atau ditengah "perang" simbolis dalam kemasan obyektivitas pihak tertentu, berhadapan dengan kemasan subyektifitas pihak lain. Sekalipun demikian, pakar komunikasi biasanya akan memberi rambu pemahaman atas konflik kepengtingan dalam setiap proses komunikasi.
Pada konteks lain, konflik kepentingan pada media terkait dua pihak yakni penguasa dan pengusaha. Media yang berafiliasi atau dimiliki oleh pengusaha atau pejabat tertentu pasti memiliki konflik kepentingan, yakni apakah akan berpihak ke publik atau kah berpihak pada penguasa/pengusaha yang notabene sebagai pemilik. Jika media masa dibiarkan menjadi aparatus kekuatan sosial-politik, maka seluruh materi pelayanannya akan senantiasa harus dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan berbagai interest politik dari politik yang bersangkutan. Akbitanya, keungulan media tersebut akan bersifat subordinarteb dengan pamrih politik. Padahal, antara keduanya secara hakiki sangat berbeda.
Pelayanan media masa bersifat sosial, bukan politik. Sebaliknya, pelayanan politik bersifat politik , bukan sosial. Bila pelayanan media bersifat politik, maka muatan politik didalamnya hanyalah berfungsi sebagai variabel antara. Artinya pembentukan atau perubahan kognisi, efeksi maupun konasi politik lewat media masa, tidak dengan sendirinya terealisasi, kecuali setelah melampaui berbagai proses sosial. Sebaliknya jika media masa terperangkap oleh kepentingan politik praktis, kinerjanya akan lebih bersifat mononton. Ini disebabkan karena selalu dominannya misi politik yang di pikulkan di pundak media.
Disisi lain, media masa yang tidak menjadi aparatus politik, akan lebih mampu memenuhi dan menciptakan selera publiknya, nyaris sangat kurang kalau tidak boleh dibilang nihil. Pengelaman menunjukan, media yang terlampaui dibebani berbagai misi politik, mengakibatkan kreaktivitas pelanyanannya terkooptasi oleh berbagai kepentingan di luar kerangka profesionalismenya. Misi politik dalam kebijakan redaksi, ataupun yang terkait dalam pola dan format siaran media masa cetak serta elektronik akan mempersulit pengelolahan media yang bersangkutan dengan gaya santai, dalam arti tidak membutuhkan berbagai analisis perpesional serius, sebagaimana kecenderungan keinginan rata-rata publiknya.(***) Semoga!
Jakarta,12 Januari 2018
Penulis: adalah Mahasiswa Asal Kab.Lanny Jaya dan sedang menempuh Study Pascasarjana di Universitas Nasional Jakarta.
