Perdebatan tentang siapa pejabat publik yang peduli rakyat kecil sering mengemuka. Di tulisan ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenung sejenak, siapa pejabat publik yang benar-benar peduli dengan rakyat.
Oh ya, peduli rakyat itu parameter atau ukurannya adalah kebijakan yang dihasilkan pejabat publik tersebut. Bukan gaya dia di depan kamera. Misalnya saat ada pejabat makan di warteg atau warung kaki lima, apakah otomatis dia merakyat? Jawabnya belum tentu.
Misalnya, ada pejabat yang suka makan di warung pinggir jalan diunggah di media sosial, tapi kebijakannya menyengsarakan rakyat, pejabat seperti itu rasanya kurang pas bila disebut pejabat yang merakyat. Misalnya melegalkan tambang yang jelas-jelas ditolak rakyat, pejabat seperti itu tidak pas bila disebut sebagai pejabat yang merakyat. Meskipun dia sering pamer foto makan di kaki lima.
Nah, dalam pandangan saya, setelah melalui beberapa riset kecil-kecilan, rasanya pejabat publik paling peduli rakyat adalah Anies Baswedan. Tentu ini berdasar dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Anies Baswedan selama menjadi pejabat publik.
Pertama, saat terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta, Anies langsung meninjau dan membatalkan Pergub DKI No 141 Tahun 2015 tentang larangan sepeda bermotor di Jalan Sudirman Tharmin. Menurut Anies, pergub yang dikeluarkan gubernur sebelumnya tidak menerapkan asas keadilan kepada pengendara sepeda motor.
Selain itu, melarang pengendara sepeda motor masuk ke Jalan Sudirman-Thamrin juga juga mematikan rezeki rakyat kecil. Berdasar data yang dipaparkan Anies Baswedan, ada sekitar 500 ribu kiriman paket barang dan makanan di Jalan Sudirman-Thamrin dalam sehari.
Dari data di atas, terbayang kan berapa ratus ribu keluarga menggantungkan hidup dari ekonomi yang bergulir di jalan tersebut. Pelarangan sepeda motor di Jalan Sudirman-Thamrin tidak hanya menghambat rezeki tukang ojek dan kurir yang beroperasi di daerah tersebut. Melarang sepeda motor di jalan tersebut, berarti juga menghambat rezeki para pelaku UMKM di Jakarta.
Jadi tepat sekali bila Anies Baswedsan membatalkan kebijakan tersebut. Sebab, sangat banyak keluarga yang dihidupi dari bisnis mengantar penumpang dan barang di bilangan Sudirman Thamrin. Bisnis tersebut melibatkan jutaan orang di dalamnya.
Kebijakan Anies Baswedan yang pro rakyat tidak hanya soal akses bagi pesepeda motor di bilangan Sudirman-Thamrin. Anies, beberapa kali membuat kebijakan yang sangat berpihak kepada rakyat kecil atau kaum marjinal.
Ingat kan warga Bukit Duri yang digusur semena-mena? Dalam sidang gugatan pengadilan, ternyata warga menang atas Pemprov DKI Jakarta. Meski penggusuran tersebut dilakukan oleh gubernur sebelumnya, tapi Anies menghargai keputusan pengadilan dan bertanggung jawab terhadap warga tergusur.
