Kalau pemerintah masih punya hati, maka inilah saatnya ia mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan nurani.
Di sudut negeri yang jauh dari sorotan kamera, rakyat membayar pajak dengan keringat, sabar dengan derita, dan berharap dengan diam. Tapi berapa lama lagi mereka harus menunggu, sementara setiap roda kendaraan mereka menjerit di atas jalan yang penuh luka?
Ini bukan tentang angka. Ini tentang harga diri. Tentang negara yang harus hadir, bukan lewat slogan, tapi lewat tindakan nyata.
Suara yang Tak Lagi Bisa Dibungkam
Ini adalah sebuah seruan. Sebuah jeritan dari hati nurani warga Kecamatan Kembayan, Kecamatan Bonti, Kecamatan Jangkang (termasuk Desa Balai Sebut), serta desa-desa sepanjang jalur di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang saya, sebagai penulis, mencoba menerjemahkan kepedihan dan tuntutan mereka.
Di pojok Indonesia ini, terhampar ironi pahit yang mengguratkan luka mendalam. Bukan di balik hutan belantara yang tak terjamah, melainkan di sepanjang jalur poros utama yang vital bagi aktivitas mereka. Ini adalah kisah tentang bagaimana pajak yang mereka bayar lunas seolah lenyap ditelan lumpur dan debu, meninggalkan mereka terperangkap dalam kondisi yang terasa seperti pengabaian total.
Ketika Keringat Jadi Pajak, Keadilan Tinggal Retorika
"Kami ini bayar pajak, Pak! Pajak bumi kami bayar, pajak kendaraan yang setiap hari rusak di jalan ini pun kami bayar. Tapi apa yang kami dapat? Kubangan dan debu!"
--- Seorang Ibu dari Balai Sebut
Di negara yang bergembar-gembor dengan APBN triliunan rupiah, hasil dari ketaatan warga membayar Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, hingga Pajak Pertambahan Nilai, masih ada sudut yang tak tersentuh pembangunan layak.
Mereka, warga Kembayan, Bonti, Jangkang, dan sekitarnya, adalah penyumbang sah bagi pundi-pundi negara. Namun mengapa hak dasar mereka atas infrastruktur layak seolah diabaikan?
Bukankah pajak adalah jembatan antara rakyat dan pembangunan?
Dana Menguap, Derita Mereka Berulang: Kronik Janji Palsu
Kondisi jalur ini bukanlah 'musibah' mendadak bagi mereka. Ini adalah warisan pahit yang diturunkan dari tahun ke tahun. Sebagai jalan provinsi, tanggung jawabnya jelas berada di pundak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Namun, setiap musim, cerita lama terulang: janji perbaikan, alokasi anggaran yang fantastis, lalu kembali pada kerusakan yang sama, atau bahkan lebih parah.
Coba kita intip "jejak investasi" yang misterius ini:
- Tahun 2020: Sekitar Rp3,4 miliar konon digelontorkan untuk perbaikan ruas Kedukul--Balai Sebut.
- Tahun 2022: Menyusul, Rp7 miliar lebih untuk ruas Kembayan--Balai Sebut.
- Tahun 2023: Puncaknya, ada kabar fantastis Rp18 miliar lebih dianggarkan dari APBD Provinsi. Tapi hingga kini, pengerjaan masih abu-abu, seolah terperangkap dalam labirin birokrasi dan tender yang tak transparan.
- Tahun 2025: Laporan terakhir menyebut proyek serupa senilai Rp19 miliar di ruas Balai Sebut--Balai Sepuak kembali rusak parah tak lama setelah selesai.
Ini bukan lagi soal jalan. Ini tentang pemborosan uang rakyat, kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, dan akuntabilitas yang hilang!
Apakah puluhan miliar dana pajak rakyat itu hanya menjadi angka di atas kertas, atau justru mengalir ke kantong yang salah, meninggalkan mereka dengan debu dan lumpur sebagai satu-satunya bukti?
Ancaman Nyata di Balik Kubangan dan Debu
Dampak dari pengabaian ini jauh melampaui ketidaknyamanan berkendara:
- Roda Ekonomi Terjepit: Hasil panen sawit dan karet membusuk di kebun. Biaya logistik melambung tinggi. Pasar lumpuh, kesejahteraan petani terancam.
- Nyawa dalam Taruhan: Mobil pengangkut pasien ke rumah sakit harus berjuang melewati rintangan. Setiap menit adalah pertaruhan hidup dan mati.
- Generasi Muda Terhambat: Anak-anak sekolah dan guru mereka harus berjibaku dengan jalur yang merusak motor, seragam, dan semangat belajar.
- Keselamatan Terenggut: Banyak nyawa melayang dan cedera parah terjadi akibat kecelakaan di jalur yang tak layak ini.
Warga sudah mencapai batas. Mereka tak lagi percaya pada janji. Swadaya perbaikan adalah bukti keputusasaan mereka, sebuah jeritan bahwa negara absen.
Keadilan Harus Ditegakkan! Ini Tagihan Tanggung Jawab kepada Pemprov Kalbar
Indonesia, dengan segala kekayaan alamnya dan BUMN-BUMN raksasa yang menyumbang miliaran, tetap menjadikan pajak sebagai urat nadi APBN.
Maka, adalah kejahatan moral jika hasil pajak rakyat kembali pada mereka hanya dalam bentuk debu dan kubangan.
Ini bukan sekadar protes tentang infrastruktur. Ini adalah teriakan lantang untuk keadilan. Seruan dari mereka yang menuntut hak-hak mereka.
Tagihan tanggung jawab ini secara langsung diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai pemegang kewenangan atas jalur provinsi ini, Pemprov Kalbar memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk segera bertindak:
- Audit setiap anggaran.
- Tindak tegas para pemboros dan penikmat dana rakyat.
- Hadirkan solusi permanen, bukan proyek tambal-tambal musim hujan.
Sampai Kapan Derita Ini Ditoleransi?
Pajak mereka tidak pernah absen. Tapi kehadiran negara terus absen.
Mereka tidak meminta istana, hanya jalan yang bisa dilalui tanpa harus kehilangan nyawa. Mereka tidak menagih keistimewaan, hanya keadilan yang semestinya lahir dari janji konstitusi.
Setiap lubang di jalan itu adalah cermin dari lubang dalam nurani para pemimpin.
Setiap kubangan di depan rumah mereka adalah genangan air mata dari rakyat yang dikhianati.
Kalau miliaran dana sudah digelontorkan tapi hasilnya nihil, maka yang rusak bukan hanya jalan, tapi sistem.
Dan jika jeritan warga ini terus dibiarkan senyap, maka negara sedang memilih untuk menutup telinga dari suara yang paling jujur: suara dari bawah.
Pemprov Kalimantan Barat, dengarlah ini bukan sebagai aduan, tapi sebagai pengingat keras: bahwa kekuasaan yang abai pada penderitaan rakyat, sedang menggali kubur kehormatannya sendiri.
---
Catatan: Saya tahu persis kondisi jalan ini. Saya sudah beberapa kali ke sana, ke rumah mertua saya di Kecamatan Jangkang. Saya juga pernah tinggal di sana (di Desa Tanggung, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau) selama 7 (tujuh) bulan, saat Covid-19 melanda negeri ini. Sebenarnya bukan cuma akses jalan, tapi banyak hal lain yang masih sangat memprihatinkan. Antara lain akses komunikasi (sinyal tidak ada), listrik "wajib" padam, dan sebagainya. Jadi, tulisan ini bukan khayalan. Ini pengalaman pribadi.
***
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
