Ono juga mengaku, keputusan pemecatan Ajay dari partai adalah wewenang DPP PDI Perjuangan. Lebih lanjut ia memastikan bahwa tidak ada bantuan hukum bagi kader partai yang terlibat kasus korupsi.
"Kami masih cek kebenarannya (penangkapan Ajay oleh KPK). Jadi kebiasaan di PDI Perjuangan, tidak ada bantuan hukum untuk kader yang melakukan korupsi. Pemecatan itu merupakan wewenang DPP partai," kata Ono, Jumat (27/11).
Seperti apa jelasnya kasus yang membelit Ajay dan bagaimana selanjutnya? Publik tentu berkenan menunggu hasil pemeriksaan KPK dan keputusan DPP PDI Perjuangan.
Hal yang dapat disimpulkan saat ini adalah, para pejabat dan elit politik itu rupanya enggan belajar dari kesalahan orang lain. Seolah akan lolos dari jeratan. Masih mau jatuh ke lubang yang sama. Maksudnya apa?
Mestinya Ajay sudah berhati-hati, karena Edhy Prabowo belum lama terciduk, serta beberapa waktu yang lalu KPK pernah memberi peringatan bakal ada penangkapan kepala daerah. Semoga tidak ada lagi "tangkapan baru" KPK ke depan.
***
