Mohon tunggu...
Tuhombowo Wau
Tuhombowo Wau Mohon Tunggu... Kompasianer

tuho.sakti@yahoo.co.uk

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Artikel Utama

Menkumham Ingin Bebaskan Puluhan Ribu Napi karena Wabah Corona, Tepatkah?

1 April 2020   20:09 Diperbarui: 2 April 2020   07:45 2761 12 7 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Menkumham Ingin Bebaskan Puluhan Ribu Napi karena Wabah Corona, Tepatkah?
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly | Gambar: KOMPAS.com (ANTARA/ Indrianto Eko Suwarso)

Ternyata wabah Virus Corona (Covid-19) bukan cuma melahirkan petaka, tetapi juga memunculkan banyak hikmah. Antara lain misalnya, sebagian besar orang saat ini mulai peka memelihara hidup bersih dan sehat, disiplin dan teratur, peduli terhadap kondisi sesama, dan sebagainya.

Entah disebabkan oleh faktor timbulnya rasa peduli kondisi orang lain atau karena dipaksa keadaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengelola sekian banyak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berencana "cuci gudang".

Maksudnya adalah, Kemenkumham dikabarkan bakal membebaskan sekitar 30 ribu warga binaan, baik berusia tua maupun muda (anak-anak), yang selama ini tengah menjalani sanksi hukum di hotel prodeo karena tersandung masalah dengan masa tahanan berbeda-beda.

Puluhan ribu narapidana tadi ingin dibebaskan dengan alasan untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19. Oleh karena itu, Menkumham Yasonna H. Laoly pun akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Disebutkan pula, asimilasi atau amnesti massal diberikan kepada mereka yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman.

Maka, setelah dihitung, jumlah warga binaan yang memenuhi syarat sebanyak 30 ribu orang yang tersebar di berbagai tempat. Dan barangkali, seiring munculnya pertimbangan lain, jumlah tersebut bisa bertambah.

Mudah-mudahan saja kriteria ketat betul diterapkan sehingga tidak asal mengeluarkan warga binaan dengan serampangan. Apalagi misalnya ada permainan uang, tawar-menawar, dan lain-lain. Selanjutnya, alasan utamanya wajib demi menekan penyebaran virus. Inilah yang harus dipastikan.

Diakui juga secara terbuka, ternyata pembebasan puluhan ribu warga binaan berdampak pada pengiritan uang negara sebesar Rp260 miliar hingga akhir Desember 2020. Artinya, pengeluaran negara menjadi berkurang.

Kemudian, berkenaan dengan penghentian penyebaran wabah Covid-19, dampak "positif" berikutnya yaitu berkurangnya kapasitas Lapas, di mana selama ini memang cukup sesak. Mayoritas masyarakat tahu kondisi Lapas, tidak perlu dijabarkan lagi.

Apakah pengurangan kapasitas Lapas dijadikan alasan untuk mengeluarkan warga binaan? Apakah wacana pemberian "hak bebas" kepada para koruptor juga diperjuangkan dengan memanfaatkan wabah?

Mestinya tidak. Jika itu alasannya, maka sungguh amat fatal. Memboncengi wabah Covid-19 demi menutupi keterbatasan dan aib lembaga pemerintahan sangat memalukan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN