Mohon tunggu...
Tuhombowo Wau
Tuhombowo Wau Mohon Tunggu... Penulis - Kompasianer

tuho.sakti@yahoo.co.uk

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Inikah Sosok Pengganti Susi Pudjiastuti di Periode Kedua Jokowi?

12 Agustus 2019   06:11 Diperbarui: 12 Agustus 2019   06:19 3252
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politikus PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri | republika.co.id/ Yasin Habibi

Saya memprediksi Rokhmin yang akan menjadi Menteri KKP di periode 2019-2024. Kritikannya kepada Susi kiranya ada maksud politis. Bukan kritikan biasa. Dia sedang menunjukkan keunggulan pribadinya kepada publik.

Belum lagi ada kabar bahwa usai Kongres V PDIP, Megawati sudah menyiapkan lebih dari 10 nama calon menteri untuk diajukan kepada Jokowi. Hal itu disampaikan oleh Puan Maharani (Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan).

Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani | tribunnews.com
Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani | tribunnews.com
"Ya nama-nama sudah ada dong, partai sebesar ini masa nggak punya nama. Ya lebih dari 10 lah. Kan kemarin Presiden bilang bahwa Insya Allah PDIP akan mendapatkan posisi lebih banyak karena memang suaranya lebih banyak dan merupakan partai pemenang pemilu," kata Puan di Bali (Jumat, 9 Agustus 2019).

Saya yakin nama Rokhmin ada di antara lebih dari 10 nama tersebut. Mempertahankan Rokhmin di kepengurusan pusat dengan posisi yang sama bukan tanpa alasan, jelas telah dipertimbangkan matang oleh Megawati.

Sekali lagi, sinyal Rokhmin masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin cukup kuat. Saya ulang, dia mantan Menteri KKP, lulusan Fakultas Perikanan, dan politisi serta pengurus pusat PDIP.

Sekadar menambahkan, kritik-mengkritik Susi bukan pertama kalinya dilakukan oleh PDIP lewat Rokhmin belum lama ini. Pada September 2017 lalu, salah seorang anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP yang bernama Ono Surono pernah mengajukan pertanyaan yang cukup pedas kepada Susi menyangkut pengadaan kapal bantuan dan alat tangkap yang tak kunjung beres.

"Mampu nggak sih KKP menyerap anggaran? Bagaimana mungkin bisa terealisasi dengan baik, mengadakan alat tangkap 3.000, tapi pengadaannya baru bulan Oktober, dan pembagiannya harus selesai akhir tahun?," tanya Ono (Selasa, 12 September 2017).

Inilah prediksi saya, sila beda pandangan. Tapi apa pun itu, masalah jabatan menteri tentu merupakan kewenangan Jokowi. Mari kita lihat seperti apa yang akan terjadi ke depan. Terima kasih.

***

Referensi: [1] [2] [3] [4]

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun