Mohon tunggu...
Nursinta
Nursinta Mohon Tunggu... Editor - pekerja swasta

Menulis dengan Passion. Berpolitik dengan Passion

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Wapres bersama Pimpinan Daerah dan Kepulauan Pesisir Dukung Terselenggara Kemaritimam Nasional 2018

6 September 2018   01:45 Diperbarui: 6 September 2018   01:48 266
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Wakil Presiden ersama Pimpinan Daerah Kepulauan Pesisir dalam Audiensi Sarasehan Kemaritiman Nasional 2018

Kompasiana (5/8). Sarasehan kemaritiman nasional mendapat dukungan penuh dari Wakil Presiden RI beserta para pimpinan daerah kepulauan pesisir seluruh Indonesia.

Kegiatan kemaritiman yang digagas oleh Aspeksindo dan Forkami ini mendapatkan apresiasi dan tanggapan yang menarik dari para pemimpin daerah.

Sarasehan dijadwalkan terselenggara pada 5 Oktober 2018 ini rencananya akan dihadiri lebih dari 50 pimpinan daerah. Untuk mematangkan rencana kegiatan sarasehan,para pemimpin daerah mengadakan audiensi dengan Wakil Presiden untuk membicarakan rencana kegiatan lebih serius. Siang tadi, Jusuf Kalla menerima audiensi kepala daerah di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat ( Rabu 5/8).

Dalam audiensi dengan pimpinan daerah mengenai rencana diselenggarakannya sarasehan nasional, Wakil Presiden memberi dukungan penuh.

Jusuf Kalla menyampaikan bahwa melalui momentum sarasehan kemaritiman nasional potensi kekayaan alam di daerah dan kepulauan pesisir lebih tereksplor sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden mengatakan bahwa Aspeksindo dan Forkami diharapkan mampu menjadi organisasi maritime yang  berbeda dengan organisasi daerah lainnya, dimana Aspeksindo dan Forkami fokus terhadap isu kemaritiman secara menyeluruh.

"tentu hadirnya Aspeksindo dan Forkami sebagai dua organisasi maritim yang memperjuangkan dan menjembatani kepentingan insan maritim, dalam hal ini SDM, SDA dan juga potensi alam lainnya perlu didukung penuh, agar pembangunan ekonomi dari sisi maritim dapat merata,"Ucap Jusuf Kalla".

Hadir dalam audiensi dengan Wakil Presiden antara lain, Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Sulawesi Barat, Walikota Ternate, Walikota Padang, Walikota Gorontalo, Bupati Halmahera Selatan, Bupati Kep. Seribu, Bupati Luwu Utara, Bupati Polewali Mandar, Bupati Nias, Bupati Mamuju, Bupati Gorontalo Utara, Wakil Bupati Kep. Meranti, Wakil Bupati Raja Ampat, Wakil Bupati Bolang Mongondow Selatan dan Wakil Walikota Kupang.

Suasana makan siang para audiensi sarasehan nasional 2018
Suasana makan siang para audiensi sarasehan nasional 2018
Salah satu peserta audiensi sekaligus anggota Aspeksindo dari Kupang, NTT yakni Wakil Walikota Kupang, Herminus H mengatakan bahwa melalui Aspeksindo kepentingan Kupang dapat di perjuangkan dan melalui sarasehan nasional kepentingan Kupang dapat tersampaikan. 

Herminus juga mengatakan bahwa Kupang adalah salah satu daerah kepulauan pesisir yang memiliki fokus dan komitmen perbaikan yang hendak diperjuangkan. 

Fokus dan komitmen itu antara lain kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, air bersih dan perumahan oleh karena itu menurut Herminus momentum sarasehan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyempaikan aspirasi dan komiten masing -- masing kepala daerah kepada pemerintah. Kedepannya setelah sarasehan kami hendak mengembangkan substansi potensi yang ada di Kupang untuk memajukan perekonomian dan pembangunan Kupang.

Drs Sokhiatulo Laoly, MM yang merupakan Bupati Nias senada dengan Wakil Walikota Kupang mengatakan hal yang sama bahwa memang momentum sarasehan nasional adalah ajang bagi daerah dan kepualaun pesisir menyampaikan aspirasi, fokus dan komitmen masing --masing daerah kepada Pemerintah. 

Tiap daerah memiliki potensi, dan pemerintah daerah butuh dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi tersebut. Sokhiatulo berharap kehadiran Aspeksindo dan Forkami dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan kepulauan pesisir dengan pemerintah pusat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun