Pembaharuan Hukum Islam melalui Yurisprudensi

Pembaharuan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi

Di Indonesia pembaruan hukum islam berjalan agak berlahan dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Meskipun Indonesia mengalami perlambatan dalam melakukan pembaruan hukum islam, namun negara Indonesia bisa mewujudkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ijtihadi adalah suatu konsep pembaruan hukum islam. Coulson mengartikan perubahan sama dengan pembaruan. 

Tetapi sebenarnya perubahan dan pembaruan itu merupakan dua konsep yang berbeda. Hukum mengubah ketentuan formal itu Pengertian dari pembaruan, sedangkan Perubahan yaitu hukum tidak mengubah ketentuan formal. Dengan cara menuangkan nilai-nilai hukum islam kedalam hukum sistem hukum nasional melalui penggalian dari sumbernya adalah suatu cara mengembangkan Hukum yang ditetapkan oleh Allah dinamakan metode Ijtihad. Memiliki  perbedaan karakteristik sendiri sistem hukum islam dengan hukum lainnya yang berlaku di dunia. Karakteristik hukum islam berbeda karena hukum islam berasal dari Allah. 

Karakteristik hukum islam salah satunya adalah memudahkan beban agar hukum yang ditetapkan olehNya dapat dijalankan oleh semua manusia agar mencapai kebahagian dalam kehidupan. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pembaruan hukum islam di Indonesia telah terjadi dalam waktu yang cukup lama meskipun tuntutan zaman pembaruan hukum islam tetap berproses sesuai dengan kondisi. 

Pembaruan hukum islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa factor, hal tersebut diungkapkan menurur para pakar hukum islam di Indonesia. Faktor tersebut antara lain, Untuk mengisi kekosongan hukum, karena itu dalam kitab-kitab fikih , norna-norma hukum tidak mengaturnya, padahal masyarakat membutuhkan terhadap masalah hukum yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan.

Pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek, Sehingga perlu adanya aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah yang belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Pengaruh reformasi (Pembaruan), dalam memberikan peluang berbagai bidang kepada hukum islam untuk bahan acuan di dalam membuat hukum nasional.

Pembaruan hukum islam yang yang dipengaruhi oleh pemikiran para mujtahid, baik tingkat internasional maupun nasioanal, terutama yang menyangkut perkembanga Iptek. 

Akibat dari factor-faktor yang dijelaskan di atas, maka Pembaruan hukum islam disebabkan juga oleh adanya kondisi, situasi, tempat maupun waktu. Karena hasil ijtihad selalu bersifat relative, maka perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus, sedangkan kebenaran harus ditemukan secara sedekat mungkin.  

Maka dari itu, ijtihad perlu terus dilaksanakan, sebagai metode penemuan kebenaran.

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana negara tersebut menerapkan sistem hukum Romawi. Dan di Indonesia hakim dalam memutuskan perkara menggunakan hukum positif sebagai sumber hukum yang sudah dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan ini hakim tidak boleh menyimpang, apabila peraturan hukumnya belum jelas maka hakim harus melakukan penafsiran terhadap pasal yang berbeda. Sebagai hukum materil dalam memutuskan perkara maka penggunaan Undang-Undang mutlak dilakukan. 

Pada kenyataannya dalam hukum positif sebagai Undang-Undang maka banyak kompetensi yang diembatnya. Sehingga memutuskan perkara, hakim menggunakan yurisprudensi yang dimana digunakan untuk pemenuhan rasa keadilan maupun untuk rasa kemaslhahatan para masyarakat yang mencari keadilan.