Sidang umum PBB yang digelar pada Sabtu, 26 September 2020 kemarin telah menjadi perbincangan banyak orang.
Seperti yang diketahui, diplomat muda Indonesia, Silvany Austin telah membungkam pernyataan dari PM (Perdana Menteri) Vanuatu yang mengungkit masalah hak asasi manusia di Papua. "Sangat memalukan bahwa negara satu ini selalu memiliki obsesi berlebihan mengenai bagaimana Indonesia bertindak atau memerintah negaranya sendiri," Ujarnya.
Silvany merasa binggung dengan sikap Vanuatu yang berusaha untuk menceramahi negara lain. "Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB,"ujar Silvany.
Dari pernyataan dan jawaban yang diberikan Silvany, dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia mengganggap ini merupakan hal sepele, yang seharusnya tidak usah di ungkit oleh negara Vanuatu. Silvany menegaskan tuduhan Vanuatu itu merupakan hal yang memalukan dan merasa bahwa Vanuatu terlalu ikut campur urusan Indonesia. Silvany menghimbau Vanuatu untuk menjalankan apa yang tercantum dalam Piagam PBB, yaitu dengan menghormati prinsip tidak ikut campur dengan hal domestik negara Indonesia, serta menghormati kedaulatan dan intergritas teritorial negara lain.
Selain itu, Silvany menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menghargai HAM. Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Walaupun negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya, tetapi Indonesia merupakan negara yang menghargai perbedaan, dan menghormati toleransi.
Dari hal ini kita dapat lihat bagaimana besar peran diplomat atau diplomasi publik dalam suatu negara. Seperti yang dikatakan Mcphil dalam bukunya, "At its core, the best public diplomacy is about building relationships and mutual understanding between the parties engaged in a communication exchange" (Mcphil, 2014). Dengan kata lain ia mengatakan bahwa inti dari diplomasi publik adalah untuk membangun relasi dan juga membangun pemahaman antara pihak-pihak dalam sebuah komunikasi.
Selain itu dalam bukunya, Mcphil juga menyatakan bahwa diplomasi publik mengacu pada upaya komunikasi global untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan melibatkan publik global untuk mendukung kepentingan nasional (Mcphil, 2014). Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Silvany pada sidang umum PBB kemarin, dimana ia mencoba untuk memperbaiki gambaran masyarakat dunia terhadap Indonesia.
Contoh lain yang bisa kita lihat dalam berkembangnya diplomasi Indonesia adalah penanda tanganan Perjanjian Lombok antara Autralia dengan Indonesia. Dalam perjanjiannya dikatakan bahwa kesediaan pemerintah Australia untuk tidak lagi mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, sudah dapat meredam suara-suara sumbang dan ikut campur masalah Papua.
Nah, setelah kejadian ini, apakah yang akan dilakukan Vanuatu selanjutnya? Apakah mereka tetap akan mencampuri urusan Papua?Â
