Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, di zaman kepemimpinan sekarang di negeri ini yang sedang dikuasai oleh siapa. Lalu, siapa itu juga sedang disetir oleh siapa yang saling simbiosis mutualisme, maka berbagai pihak tetap pesimis upaya para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI, akan menuai hasil.
Sudah tercatat dalam sejarah, bahwa pemimpin Indonesia yang sekarang tidak akan menggubris siapa pun yang melakukan protes melalui demonstrasi. Paling-paling para demonstran hanya akan disambut oleh sesama rakyat, tetapi rakyat yang berseragam dan mau tidak mau harus patuh pada junjungan untuk mengamankan rakyat jelata yang melawan titah.
Meski demikan, di berbagai sudut dan tempat di negeri ini, rakyat jelata tetap bersyukur dan berterima kasih kepada para mahasiswa, karena masih dapat diandalkan membela bangsa dan negara agar tidak melenceng dari tujuan dan tidak terus dikuasai oleh rezim dengan berbuat seenaknya. Membikin peraturan dan undang-undang hanya demi melindungi mereka sendiri dan para pemodalnya.
Banyak pihak yang tetap merinding dan takjub atas pembelaan mahasiswa agar pemerintahan di negeri ini berjalan di rel yang benar. Amanah untuk rakyat. Pasalnya, sebelumnya, Â BEM SI telah memberi waktu kepada Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dan berpihak pada 57 pegawai dalam 3x24 jam dan disampaikan dalam surat ultimatum yang dilayangkan secara terbuka pada 23 September 2021. Â Isinya:
KAMI ALIANSI BEM SELURUH INDONESIA DAN GASAK (GERAKAN SELAMATKAN KPK) MEMBERIKAN ULTIMATUM KEPADA PRESIDEN JOKOWI UNTUK BERPIHAK DAN MENGANGKAT 56 PEGAWAI KPK MENJADI ASN DALAM WAKTU 3X24 JAM.
Ternyata, surat ultimatum tersebut, seperti sudah diduga oleh berbagai pihak, Â tak ada respon dari pemimpin yang katanya dipilih oleh rakyat dan akan amanah untuk rakyat. Sepertinya, pemimpin ini bukan dipilih oleh rakyat, maka amanahnya untuk yang memodali, dan mustahil akan amanah untuk rakyat.
Namun, BEM SI pun tak patah arang dan tetap memutuskan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat turun ke jalan demi nasib ke-57 pegawai KPK. BEM SI, tetap sangat peduli terhadap masa depan gerakan antikorupsi di Indonesia meski di tengah pandemi Covid-19. Sebab, saat rakyat terpuruk dan terus menderita, ada anak bangsa lain yang justru mendapat lahan terus mengeruk keuntungan dan malah tambah kaya. Kaya dari mana?
Kembali ke masalah aksi BEM SI dengan gerakan selamatkan KPK dengan tujuan untuk memberikan refleksi kepada Ketua KPK dan Pemimpin negeri ini, terkait pemberhentian 57 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), sesuai janji turun ke jalan tanggal 27 September 2021 dan telah dibuktikan.
Namun, aksi tak disambut oleh pihak yang dituju dan oleh mereka sengaja hanya dibenturkan dengan sesama rakyat. Bedanya, yang satu rakyat jelata pemilik sah Republik ini, yang satunya rakyat berseragam yang digaji dari uang rakyat, tapi tugasnya menjaga dan melindungi siapa? Rakyat pun tahu.
Dalam aksi yang berlangsung sekitar 4 jam, BEM SI mengajukan lima tuntutan terhadap Pemimpin negeri ini dan pimpinan KPK. Sebelum bicara tuntutan, ada hal yang disayangkan oleh mahasiswa, yaitu:
Satu, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang tidak memberikan ruang untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi di depan Gedung Merah Putih KPK. Sikap polisi yang dijanjikan akan humanis tak tampak saat mengawal aksi ini.Tindakan polisi sangat berlebihan karena tak memfasilitasi untuk bertemu dengan pimpinan KPK. Menyayangkan pimpinan KPK yang enggan menemui mahasiswa hingga aksi selesai.
Kedua, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang bertindak berlebihan, dibuktikan dengan beberapa mahasiswa yang robek bajunya, kemudian beberapa terluka akibat aksi represif oknum polisi.
