Apes nian nasib rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari sepak bola, khususnya para pemilik klub, pelatih, ofisial, pemain, dan seluruh masyarakat yang bersinggungan dan menggantungkan nafkah dari sepak bola termasuk para sponsor dan stakeholder terkait khususnya yang terlibat dalam Liga 1, 2, dan 3 PSSI.
Lebih dari itu, kasihan sekali nasib anak-anak muda Indonesia yang mustinya dapat berkompetisi resmi PSSI di Piala Suratin U-13 dan U-15, serta Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 U-16, U-18, dan U-20 musim 2020/2021. Namun, karena dihalangi oleh institusi bernama Polri yang berkolaborasi dengan Pemerintah dengan alasan Covid-19, maka para pemain muda ini pun tak dapat merumput di kelompok umurnya tahun ini. Dan, tentunya bila merumput tahun depan umurnya sudah bertambah dan tak dapat lagi memperkuat tim yang seharusnya dibela di tahun 2020 ini.
Bahkan, publik sepak bola di Asia Tenggara, Asia, dan dunia pun heran, mengapa kompetisi sepak bola di Indonesia dilarang oleh Pemerintah melalui tangan Polri. Padahal sepak bola yang menjadi olah raga rakyat Indonesia dan Indonesia menjadi salah satu barometer suporter dunia dan sebagian besar rakyat Indonesia kini juga menggantungkan hidup dari sepak bola.
Pelaku sepak bola juga buruh
Perlu dipahami bahwa semua atlet, juga para pelaku sepak bola, mencari makan dengan menggunakan dua keahlian soft skill dan hard skill, yaitu otak dan otot, karenanya masuk juga kategori sebagai buruh.
Perbedaannya, pesepak bola ini bekerja di  perusahaan bernama klub, memiliki kontrak kerja, batas umur profesi, dan sama seperti buruh di perusahaan lain, akan dapat menerima putus kontrak bila performa tak sesuai ekspektasi.
Hal ini tentunya sesuai dengan pengertian  buruh/pekerja menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."
Memang pengertian pesepak bola sebagai buruh belum lazim di Indonesia, pasalnya, Â konotasi buruh di Indonesia hingga saat ini masih banyak yang mengganggap sebagai pekerja kelas rendah. Bahkan, ada sebutan buruh kerah putih yang dianalogikan bagi para karyawan yang menggunakan soft-skill untuk mencari nafkah, sebaliknya ada istilah buruh kerah biru yang diperuntukkan bagi para buruh yang menggantungkan hard-skill untuk bekerja.
Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan konotasi buruh di mancanegara yang tidak lagi membedakan antara pekerja rendahan/kasar/berkerah putih/kantoran.
Kembali menyoal sepak bola, karena pelakunya juga sama dapat disebut buruh, maka seharusnya Presiden Jokowi ada empati dan simpati kepada para pelaku sepak bola.
Lebih mengherankan, Presiden Jokowi yang sebelum ini sangat getol dan giat mendukung sepak bola, bahkan membuat peraturan tentang percepatan sepak bola nasional, nampak tak bergeming sama sekali dengan kekecewaan pelaku sepak bola dan publik sepak bola nasional yang hak kehidupannya dirampas.
Seharusnya, Presiden Jokowi bersikap bijak dan adil. Tatkala kehidupan di perekonomian bidang lain dibuka dan diizinkan dengan protokol kesehatan demi rakyat bisa kembali dapat penghasilan dan dapat makan, tetapi mengapa sepak bola yang juga sudah menjadi industri dan banyak pelaku sepak bola yang menggantungkan hidup dari kompetisi Liga 1, 2, dan 3, benar-benar diperlakukan berbeda dari segi kehidupan lain yang sama-sama sebagai gantungan hidup mencari nafkah.
Jujur, melalui artikel ini, saya heran dengan Bapak Presiden Jokowi, yang seolah menutup mata dan hati kepada para pelaku sepak bola nasional yang hidup dan mencari makan dari sepak bola, namun tetap tak tergerak hati untuk memberikan kesempatan PSSI melalui PT LIB-menggelar kompetisi di 2020 ini, kendati PSSI juga sudah menyiapkan teknik kompetisi di tengah Covid-19.
Secara pribadi, sungguh saya sedih melihat anak-anak yang semestinya dapat berkompetisi sesuai umurnya tahun ini, karena mengikuti turunan kompetisi Liga 1 dan Piala Suratin, namun terpaksa tak dapat bermain di kelompok umurnya karena tahun depan sudah masuk tim yang berbeda.
Pertanyaannya, apa yang membuat Bapak Presiden Jokowi dan Pemerintah takut bila kompetisi digelar tahun ini, sehingga melalui tangan Polri melarang kompetisi digelar? Sejatinya rakyat pun tahu, dalih tak diizinkannya kompetisi karena alasan corona, hanya sebagai alasan demi menyelamatkan Pilkada yang akan berlangusung Desember 2020.
Apakah ada pihak lain yang sangat berkepentingan sehingga Pilkada wajib diselamatkan dan kompetisi sepak bola harus disetop? Lalu, para pelaku sepak bola harus menjadi korban kepentingan? Sepertinya, jawabnya, ya.
Oleh karenanya, bila ada klub yang menyalahkan PSSI atau PT LIB karena kompetisi gagal digelar, sungguh salah alamat.
Andai saja para pelaku sepak bola di Indonesia adalah para mahasiswa, pasti dengan kompetisi disetop, yang artinya juga menyetop sumber penghasilan pelaku sepak bola, maka tak mustahil akan terjadi demonstrasi yang menuntut agar Polri mengizinkan kompetisi digelar.
Sayang, para pelaku sepak bola kita ini bukan mahasiswa, meski mereka juga buruh yang bekerja dan mencari makan dari sepak bola. Namun, disetop kompetisinya yang sama saja disetop lahan mencari makannya, ternyata hanya diam. Meski Presiden sejak hadirnya corona justru dianggap lebih peduli kepada ekonomi dibanding kesehatan dan nyawa rakyat.
Jadi, karena para pelaku sepak bola kita hanya diam dan menerima nasib diperlakukan tak adil oleh pemerintah, lahan mencari makannya ditutup, jangan ada yang mencari kambing hitam dan menyalah-nyalahkan PSSI atau PT LIB.
Atas semua kenyataan yang tak memihak sepak bola nasional, kendati Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2021, pada akhirnya PSSI yang sejatinya didukung oleh Menpora, terpaksa memutuskan menunda kompetisi 2020.
Hal ini disampaikan melalui laman resmi PSSI, Kamis 29 Oktober 2020, Komite Eksekutif (Exco) PSSI secara aklamasi memutuskan menunda kompetisi Liga 1,2, dan 3 pada tahun 2020. Hal ini usai dilakukan rapat Exco PSSI secara sirkuler pada Rabu 28 Oktober 2020. Padahal sesuai jadwal seharusnya kompetisi digelar pada Oktober ini dan kompetisi akan digelar pada awal 2021.
Sungguh aneh, bila tak dizinkannya kompetisi karena demi menyelamatkan Pilkada, maka pemerintah benar-benar telah merampas hak rakyat dan bertindak tidak adil karena sepak bola termasuk kegiatan ekonomi hajat hidup orang banyak.
Terlebih, demi persiapan Timnas U-19 menuju Piala Dunia U-20, sangat dibutuhkan kompetisi yang muaranya untuk Timnas.
Pada akhirnya, apa mau dikata. Bila Polisi  yang kepanjangan tangan dari Pemerintah sudah tak bergeming dan menutup pintu izin kompetisi sebelum Pilkada digelar, maka inilah fakta bahwa, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia masih berpihak kepada "siapa-siapa". Jadi, yang bukan "siapa-siapa" nanti dulu. Meski rakyat pelaku sepak bola berteriak sekeras apa pun, maaf, kami harus kasih lewat Pilkada dulu. Karena apa? Rakyat pun tahu.Â
Bukankah Bapak Menteri kita, Mahfud MD, seperti sudah dikutip berbagai media massa nasional bilang" "92 persen calon pemimpin daerah dibiayai oleh cukong?"
Dengan demikian, betapa arifnya (bijaksana, cerdik, Â pandai, dan berilmu) pelaku sepak bola di Indonesia, hak hidupnya di rampas, tetap diam dan menerima.
