Komunikasi publik yang buruk dari pemerintah, ternyata terus diulang, dan aktornya berganti-ganti, di tengah rakyat Indonesia dalam kondisi kecewa dan marah.Â
Sebelum persoalan UU Cipta Kerja, rakyat juga sudah terus berulang kali dihujani kebijakan dari pemerintah yang tak memihak di tengah penderitaan. Bahkan rakyat pun terus merasakan ketidakadilan dari rezim sekarang ini.
Ada masalah, aspirasi tak didengar maka demonstrasi
Terkait disahkannya UU Cipta Kerja yang sudah diingatkan agar ditunda karena masih banyak hal yang wajib diselaraskan, dikomunikasikan, dan disosialisasikan sebelum disahkan, terlebih sedang dalam kondisi pandemi corona, ternyata karena "mungkin" ada udang di balik batu, maka DPR dan Pemerintah sangat kompak memaksakan kehendaknya dengan mempercepat dan mengesahkannya.
Atas sikapnya ini, bisa jadi, DPR dan Pemerintah memang sengaja mengesahkan di tengah pandemi dan sudah tahu dan paham, pasti akan terjadi demonstrasi.
Karena itu, sejatinya apakah demonstrasi yang sudah pasti akan ada buntutnya rusuh dan anarki ini memang sengaja dijadikan instrumen dan bukti bahwa DPR dan Pemerintah benar-benar memperjuangkan UU Cipta Kerja kepada para "pemesannya?"
Jadi, jangan-jangan demonstrasi justru memang diharapkan terjadi, lalu ada juga sandiwara rusuh dan anarki di dalamnya, dengan melempar batu sembunyi tangan, lalu saling melempar narasi tuduhan. Entahlah. Namun, rasanya, memaksakan pengesahan UU Cipta Kerja yang sudah barang tentu akan menimbulkan kekecewaan dan kemarahan, lalu pasti akan ada demonstrasi. Kemudian dalam demonstrasi dapat diciptakan suasana rusuh dan anarki, sepertinya semua ini bukan hal yang tanpa skenario.
Berikutnya, setelah terjadi demonstrasi dan anarki yang lalu tiba-tiba muncul sebutan "anarko", lalu muncul narasi dari pihak pemerintah menyoal tuduhan yang tak mendidik, muncul ancaman penindakan tegas, mengemuka bantahan dan malah ada lemparan prasangka disinformasi dan hoaks. Dan, terbaru ada yang mengungkap bahwa demonstran itu "sampah".
Secara identifikasi, dari hal-hal yang dilontarkan pemerintah yang sudah terpublikasi di media massa dan viral di media sosial, akibat pengesahan UU Cipta Kerja, kemudian melahirkan demonstrasi plus "pesanan" anarki dan pelakunnya disebut anakro, maka bermain peran pun terjadi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kompak menuduh ada pihak sebagai sponsor yang mendanai aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh, pada Kamis (8/10) lalu. Anehnya, kedua Menteri ini tidak mau menyebut siapa pihak yang dimaksud. Namun, khusus Prabowo, memang menjadi sorotan lebih karena rakyat tahu siapa dia sebelum ini.
Selanjutnya, Menko Polhukam Mahdfud pun ikut berdiri tegak dengan mengatakan pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal.
