Kendati bukan prestasi positif, fakta bahwa kini sudah ada 59 negara yang berhasil melarang warga negara Indonesia (WNI) masuk ke negara mereka akibat Pandemi Covid-19 harus disikapi super positif oleh Presiden Jokowi dan segenap kabinetnya.Â
Pasalnya, atas prestasi terhadap kebijakan antisipasi, pencegahan, dan penanganan Covid-19 di Indonesia yang dilakukan pemerintah hingga membuat masyarakat sulit diajak bekerjasama, akhirnya mendapatkan hasil yang signifikan. WNI di larang masuk ke wilayah 59 negara di dunia.Â
Dan, bukan mustahil negara lain pun akan mengikuti jejak untuk ikutan melarang WNI masuk ke negara mereka.Inilah slogan yang terbukti, "proses tak mengkhianati hasil". Artinya, proses penanganan corona yang tak serius, hasilnya juga seiring-sejalan, WNI di lockdown oleh 59 negara lain.
Saya kutip dari SINDOnews, Rabu (9/9/2020), Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa penutupan WNI ke 59 negara tersebut merupakan momen kita untuk introspeksi terhadap penanggulangan pandemi Covid-19 di dalam negeri, yang belum menunjukan penurunan grafik dari kasus positif dan penularan virus corona yang tetap tinggi.
Fakta dan reaksi dari 59 negara atas pelarangan WNI masuk ke negara mereka, kembali wajib dijadikan momentum dan pengingatan keras bagi bangsa dan negara ini.
Sebab takkala negara dan rakyat lain di dunia bersatu padu mengantisipasi, mencegah, dan menangani Covid-19, pemerintah Indonesia di pimpin Presiden jelas-jelas tak seirus dan tak tegas mengurus corona.
Yang ada malah terus membikin persoalan demi persoalan dan masalah yang berpusar pada ekonomi, politik, oligarki, dan dinasti politik hingga terus membikin bumi pertiwi tumbuh subur perseteruan yang sangat mengancam disintegrasi bangsa.
Sejatinya, bila 59 negara lain kini melockdown WNI, siapa sih WNI yang dirugikan? Apakah mungkin WNI yang menyandang label sebagai rakyat jelata yang dalam kehidupan sehari-hari untuk makan saja susah dalam situasi pandemi corona?
Sudah pasti, WNI yang dirugikan adalah kalangan rakyat kalangan menengah atas, para hedonis, elite partai hingga para pemimpin bangsa di parlemen maupun pemerintahan yang jelas-jelas memiliki kepentingan bisnis (ekonomi) dan lainnya.
Kira-kira, berapa perbandingan jumlah rakyat jelata dan rakyat kalangan menengah atas, para hedonis, elite partai hingga para pemimpin bangsa di parlemen maupun pemerintahan Indonesia? Jawabnya, jumlahnya akan lebih banyak rakyat jelata, sehingga siapa yang dirugikan tak dapat masuk ke negara lain menjadi benderang.
Selama ini "mereka" semua terus lebih mementingkan ekonomi dari pada nyawa rakyat, dan pada akhirnya kepentingan "ekonomi mereka" pun terhalang oleh sikap dan perbuatannya sendiri. Namun, tetap saja yang menjadi korban adalah rakyat jelata.
