Mohon tunggu...
Boris Toka Pelawi
Boris Toka Pelawi Mohon Tunggu... Aktor - .

.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Mimpi Buruk untuk Anies Baswedan Itu Bernama Ferdinand Hutahaean

18 Januari 2021   18:26 Diperbarui: 18 Januari 2021   18:37 1015
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber gambar pikiran rakyat.com

Ferdinand Hutahaean kembali mempertanyakan soal aliran dana Formula E DKI Jakarta.Ferdinand Hutahaean diketahui membubuhkan sebuah komentar di unggahan akun Instagram pribadi Anies Baswedan.Namun, bukan diberi jawaban, Ferdinand Hutahaean justru mengaku diserang oleh pendukung Anies Baswedan.

Demikian curhatan mantan kader partai Demokrat tersebut. Memang sudah sangat sering Ferdinand Hutahaean mempertanyakan anggaran penyelenggaraan Formula E sebesar 560 miliar.Pertanyaan Ferdinand adalah hal yang wajar mengingat formula E tersebut batal dilaksanakan di Jakarta. Kemunculan pandemi covid-19 konon menjadi alasan batalnya ajang balap mobil tersebut.

Menurut pendapat saya pribadi, Sejujurnya, tanpa adanya covid 19 ini pun tidak ada urgensinya diadakan balapan Formula E. beberapa alasan saya antara lain:

Pertama, saat mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa setumpuk janji. Beberapa janji kampanye menjadi andalan dan sangat fundamental dalam proses kemenangannya. Salah satunya adalah tentang pembangunan rumah dengan DP 0%.

dalam pelaksanaannya, program rumah DP 0 Rupiah ini tak cukup laris. Pasalnya, meski menawarkan DP nol persen atau 0 rupiah, skema pembayaran cicilannya cukup menyulitkan warga kelas bawah Jakarta yang menjadi target pemasaran.

Cicilan bulanan yang mencapai separuh dari UMP yang diterima warga Jakarta dinilai masih belum menjangkau kalangan menengah ke bawah. Sebenarnya Ahok sendiri saat debat pilgub sudah memperingatkan bahwa DP 0% sejatinya melanggar undang-undang perbankan atau undang-undang keuangan.

Katakanlah demi kebutuhan masyarakat undang-undang itu direvisi atau dibuatkan skemanya agar undang-undang itu tidak dilanggar, namun jika cicilannya  mencapai 50% dari upah minimum kota Jakarta Siapa yang sanggup mencicilnya. Hal ini menjadi kontradiksi Karena tujuan dibangunnya rumah DP 0% adalah untuk kalangan menengah kebawah.

Lalu kalau cicilannya mencapai 50% dari gaji kelas menengah Kota Jakarta, kelas menengah mana yang cukup nekat mengambil rumah seperti itu. Lagipula konsepnya adalah Rusun. Saya pikir seseorang tidaklah bijak membeli rumah tapi konsepnya rusun. Kalau saya pribadi mending saya mengambil KPR rumah yang modelnya bukan Rusun. Ada halamannya walaupun tidak besar, rumahnya bisa ditingkatkan, dan yang paling penting adalah kebebasan yang menandakan bahwa itu Rumah Kita Sendiri.

Maka konsep Ahok saat menjadikan Rusun hunian dimana masyarakat hanya perlu membayar biaya perawatannya saja sudah sangat mulia. Masyarakat dapat menikmati hak guna bangunan Rusun tersebut sampai dia meninggal. Kurang apa lagi. Lagipula memiliki rumah sendiri dengan bentuk rusun Apa gunanya.

Sebab sudah pasti statusnya hak guna bangunan tidak bisa disertifikatkan. Kalaupun bisa tanahnya tidak dapat dimiliki. Pokoknya ruwetlah. Maksud saya begini, Kenapa harus pusing-pusing mengupayakan penyelenggaraan lomba balap formula E, kalau ada banyak janji kampanye fundamental yang belum terlaksanakan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun