"Jenderal TNI AD Kopassus Pur Bang Luhut Binsar Pandjaitan Menko Kemaritiman & Investasi diberi kepercayaan Presiden RI Bpk Joko Widodo sebagai Plt Menteri Kelautan, Aku mohon yg gagal paham jgn Ngebacot & Nyinyir krn itu sesuai tupoksinya dan persahabatan yg abadi MERDEKA."Sumber twitter Ruhut Sitompul
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat menjadi Pelaksana tugas Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan oleh Edhy Prabowo karena telah ditetapkan sebagai tersangka suap perizinan ekspor benih lobster.
Seperti yang kita tahu, publik menyebut Luhut Binsar Pandjaitan adalah menteri segala urusan. Sebab Ada banyak hal yang dipercayakan Presiden Jokowi terhadap Menko yang satu ini. Tak jarang Jokowi mengutus Luhut untuk bertemu tokoh-tokoh yang menjadi lawan politiknya.
Tapi untuk kali ini, ditunjuknya Luhut menjadi pelaksana tugas menteri KKP sudah tepat karena dia adalah Menko dari Kementerian KKP. Topik yang menarik untuk dibicarakan adalah, siapa pengganti Edhy Prabowo dan bagaimana kebijakannya kelak.
Beberapa kriteria yang cocok untuk menggantikan Edhy Prabowo harusnya mengacu pada Susi Pudjiastuti mantan menteri KKP Yang sepertinya akan sulit untuk kembali menjabat di kabinet Jokowi saat ini.
Beberapa kriteria tersebut antara lain,
Pertama, sudah lama berkecimpung di dunia Kelautan.Karena persoalan laut begitu teknis dan memiliki keragaman persoalan di dalamnya, mulai dari biologi, geografi, ekonomi, hukum hingga keamanan, maka sebaiknya sosok yang mengisi posisi ini adalah seorang profesional atau akademisi.
Susi Pudjiastuti adalah contoh menteri yang berasal dari profesional. Susi adalah pelaku industri yang berasal dari Pangandaran. Susi sudah lama bergelut di dunia laut, di Pangandaran dia juga turut mensejahterakan para nelayan. Maka pengganti menteri KKP kelak, harus berpatokan pada Susi Pudjiastuti dan bukan Edhy Prabowo yang jelas-jelas sudah gagal.
Kedua, menteri KKP kelak harus juga seorang pemberani. Jika mengacu pada kriteria pertama maka berani di sini adalah berani karena benar. Seperti yang dilakukan Susi saat mendebat Luhut Binsar Pandjaitan. Karena bagaimanapun Menko bukanlah atasan langsung menteri, Menko hanyalah mengkoordinasikan kebijakan Kementerian yang ada di bawahnya.
Maka sebelum berani dia harus ahli dulu dalam bidang yang dipegangnya. Sehingga keberaniannya untuk melawan arus itu tidak usaha yang sia-sia dan salah.
