Lagi-lagi kepemimpinan Jokowi sebagai kepala negara Republik Indonesia harus saya nilai memiliki cacat mayor.Seperti yang saya tulis dalam artikel yang berjudul,"Dosa-dosa" Jokowi di Periode ke-2 Pemerintahannya.
Dalam tulisan itu saya mengakui bahwa saya adalah pendukung Jokowi.Bahkan saya adalah pengagum berat beliau saat masih jadi walikota Solo dan bertarung untuk jadi Gubernur DKI Jakarta.
Bahkan sampai akhirnya beliau mencalonkan diri menjadi calon presiden, saya mencoblos Jokowi pada dua kali pemilihan presiden.Jika pada tulisan sebelumnya saya menyoroti buzzer istana yang perilakunya sangat tidak etis.Maka pada tulisan kali ini saya ingin menyoroti tidak sesuainya tindakan Jokowi dengan semangat pemberantasan korupsi yang pernah diucapkannya.
Hal itu bisa dilihat dari lambatnya penyelesaian kasus penyiraman air keras penyidik KPK Novel Baswedan.Bahkan saat Rahmat Kadir dan Ronny Bugis ditangkap sebagai pelaku penyiraman, publik meragukan bahwa kedua orang ini adalah pelaku penyiraman air keras pada Novel Baswedan.Apalagi motive Rahmat Kadir dan Ronny Bugis melakukan penyiraman karena ingin  memberi pelajaran kepada Novel Baswedan yang ia nilai telah berkhianat kepada institusi Polri.
Menurut saya motivasi seperti ini tidak akan lahir dari seorang yang tidak memiliki pangkat tinggi di kepolisian.Apalagi kalau pangkatnya hanya pangkat rendahan.Mulia sekali jiwanya sampai berpikir demikian.Malah lebih masuk akal jika motivenya adalah persoalan pribadi.
Menurut saya hanya orang yang namanya dipertaruhkan jika gagal menuntaskan kasus Novel Baswedan, dan orang yang khawatir korupsinya terbongkar yang akan melakukan penyiraman pada Novel Baswedan.
Apalagi kejanggalan ini terbukti dengan tuntutan jaksa pada pelaku yang hanya satu tahun penjara.Banyak pengamat setuju bahwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis hanyalah tumbal.Okelah saya tidak akan memperpanjang membahas kasus ini.Teman-teman bisa membacanya di internet secara lengkap.
Lalu saya coba melihat akun-akun media sosial pendukung Jokowi yang sangat membabi buta.Ternyata benar, tak satupun dari mereka menyentil kasus ini.Semua diam.Indonesia Corruption Watch sendiri menilai, di era Jokowi, dugaan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi kian terbukti. Bahkan kasus korupsi yang dilakukan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku tidak tersentuh sampai sekarang.Padahal kalau kita bandingkan dengan era SBY, KPK tetap bisa memproses kader-kader Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi.
Banyak pendukung Jokowi yang secara membabi buta bahkan malah menuding cacatnya mata Novel Baswedan adalah rekayasa.Sangat barbar memang.
Bahkan banyak diantara mereka yang mengatakan bahwa Presiden memang tak boleh mengintervensi hukum.Lalu bagaimana dengan 1,34 juta pejabat yang telah dihukum sejak 2013 karena terlibat korupsi di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping ?
Maka yang dibutuhkan disini adalah spirit dari kepala negara untuk memberantas korupsi.Kalau bukan kepala negara yang berapi-api memimpin pemberantasan korupsi lalu siapa lagi ? Maka sangat jelas bedanya, antara mengintervensi hukum dengan mendorong hukum agar lebih bertaji di negara ini.
