Satu kata bisa menjadi badai. Dalam dunia politik dan ekonomi, ucapan seorang pejabat negara tidak pernah berdiri sendiri, ia punya gema, punya bobot, dan sering kali, punya konsekuensi. Begitulah yang terjadi ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut PT Pertamina "malas" membangun kilang baru.
Kata itu sederhana, tapi di telinga publik, "malas" bukan sekadar kritik teknis. Ia terasa seperti tuduhan moral. Apalagi ditujukan pada BUMN sebesar Pertamina, simbol energi nasional yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Kalimat itu meluncur dalam rapat dengan DPR, dengan nada santai tapi tegas. Menurut Purbaya, Pertamina terlalu banyak alasan, terlalu lambat, terlalu enggan bergerak.
"Cuma Pertamina-nya males-malesan saja," katanya.Â
Dan seketika, ruang publik pun bergetar.
Polemik ucapan Menkeu Purbaya sebut Pertamina malas bangun kilang dibalas keras Ferdinand; perdebatan ungkap kompleksitas proyek energi nasional. - Tiyarman Gulo
Pernyataan Purbaya, Kritik, Sindiran, atau Strategi Tekanan?
Bagi seorang Menteri Keuangan, mengeluarkan kritik kepada BUMN bukan hal tabu. Itu bagian dari tanggung jawab fiskal dan pengawasan negara. Tapi dalam kasus ini, pernyataan Purbaya terasa menabrak garis sensitivitas publik.
Apa benar Pertamina malas? Atau ini hanya bentuk frustrasi seorang pejabat terhadap lambannya realisasi proyek energi nasional?
Dalam rapat itu, Purbaya memaparkan fakta, Pertamina sudah berjanji membangun tujuh kilang baru sejak 2018, tapi satu pun belum selesai. Padahal, katanya, pemerintah sudah membuka pintu kerja sama dengan investor asing, termasuk dari Tiongkok. Namun, Pertamina menolak, berdalih sudah kelebihan kapasitas (overcapacity).
"Overcapacity apa?" tanya Purbaya dengan nada tak percaya. "Satu pun kilang belum jadi!"
Ia juga menyoroti dampak dari keterlambatan itu, Indonesia masih impor BBM dalam jumlah besar, menekan APBN dengan subsidi yang terus membengkak.
Data terakhir dari APBN Agustus 2025 menunjukkan subsidi BBM sudah mencapai 10,63 juta kiloliter, naik 3,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka yang mencerminkan beban negara akibat ketergantungan pada impor energi.
