Secara hukum, aturan soal penggunaan strobo dan sirene sebenarnya sudah jelas. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hanya kendaraan tertentu yang boleh memakai,
- Mobil pemadam kebakaran.
- Ambulans.
- Kendaraan penegak hukum yang sedang bertugas.
- Kendaraan pengawalan tertentu (misalnya Presiden atau tamu negara).
Di luar itu, penggunaan strobo dan sirene adalah ilegal. Namun, di lapangan, kenyataan berbeda. Banyak pejabat tingkat daerah hingga pejabat eselon tinggi merasa berhak menggunakan pengawalan.
Akhirnya, jalan raya jadi semacam "panggung kelas sosial", ada yang istimewa, ada yang harus mengalah.
Jalan Raya, Cermin Ketidakadilan Sosial?
Kalau dipikir lebih dalam, jalan raya adalah ruang publik yang paling egaliter. Semua orang membayar pajak jalan, semua orang punya hak melintas, semua orang sama-sama menghadapi macet.
Tapi begitu sirene meraung, kesetaraan itu runtuh. Ada kasta di jalan, pejabat di atas, rakyat di bawah.
Fenomena ini mirip dengan kebijakan diskriminatif, bukan soal siapa yang benar-benar darurat, tapi siapa yang punya kuasa. Itulah sebabnya, kritik terhadap "tot tot wuk wuk" punya makna lebih dalam, rakyat ingin diakui kesetaraannya, bahkan dalam hal sederhana seperti menggunakan jalan.
Negara Lain Bisa, Kenapa Kita Tidak?
Kalau kamu pernah membaca berita soal Jepang, pasti tahu, di sana, pejabat negara jarang sekali mendapat pengawalan khusus. Bahkan Perdana Menteri bisa ikut macet bersama rakyatnya. Begitu pula di banyak negara Eropa, di mana lampu strobo dan sirene hanya untuk kondisi darurat.
Hal ini bukan hanya soal disiplin, tapi juga soal teladan. Ketika pejabat mau tunduk pada aturan yang sama dengan rakyat, kepercayaan publik meningkat. Sebaliknya, ketika pejabat merasa berhak atas privilese, yang muncul adalah sinisme dan kemarahan.
Bahaya Nyata di Jalan
Selain ketidakadilan, ada bahaya nyata dari penggunaan sirene ilegal. Pengawalan sering kali dilakukan dengan manuver berisiko, zig-zag, melawan arus, hingga menghentikan kendaraan rakyat dengan kasar.
Sudah banyak kasus kecelakaan yang dipicu pengawalan arogan. Dari motor terserempet, mobil ditabrak, sampai kecelakaan beruntun karena orang panik mendengar sirene.
Ironisnya, semua itu terjadi hanya agar seorang pejabat tidak telat rapat.
Pejabat yang Memberi Teladan
