[caption caption="Massa KNPB unjuk rasa di luar Kantor DPRD Mimika, Rabu. Mereka menolak keras kedatangan Tim Pencari Fakta HAM dari Jakarta. Foto: Richardo"][/caption]
TIMIKA – Ketua DPRD Mimika, Papua, Elminus B Mom, membuka ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi di kantor wakil rakyat (DPRD). Termasuk organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai jalur politik Papua Merdeka.
“DPRD tidak membatasi siapapun untuk datang menyampaikan aspirasi. Aspirasi manapun bisa dibawa kesini. Karena DPRD adalah honai (rumah) bagi seluruh rakyat Mimika,” katanya didampingi sejumlah anggota DPRD, Rabu (15/6).
Pernyataan Elminus menyusul aksi unjuk rasa KNPB menolak kedatangan Tim Pencari Fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bentukan Pemerintah Indonesia. Aksi KNPB sempat dihalau aparat keamanan menuju Kantor DPRD. Massa berpencar di sejumlah titik dalam kota.
“Mereka (KNPB) silahkan kesini membawa aspirasi. Nanti baru kami melihat aspirasi mana yang ditindak lanjuti dan diproses. Itu tugas kami DPRD sebagai wakil rakyat,” jelasnya.
Menurut Elminus, ruang demokrasi harus dibuka kepada siapapun. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat. Sementara DPRD memiliki tanggungjawab menampung aspirasi dari masyarakat.
“Inikan (Indonesia) Negara demokrasi, jadi harus terbuka. Mereka kalau mau datang, silahkan, kami terima. Sampaikan aspirasi lalu balik dengan tertib. Ini kantor terbuka, tidak ada yang dilarang datang disini,” tandasnya.
Anggota DPRD dari Partai PDIP, Karel Gwijangge, mengatakan dari dulu DPRD Mimika selalu terbuka bagi masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi. DPRD tidak menginginkan massa terlibat bentrok dengan aparat lantaran dihalangi masuk bertemu wakil rakyat.
“Kami tidak mau membuat masyarakat berada diluar dan jenuh hingga terjadi bentrok dengan polisi lalu ada korban. Bahkan kami pernah terima mayat dua kali di DPRD tapi aman-aman saja,” kata Karel.
Menurutnya, masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi di kantor DPRD sah-sah saja. Dia tidak ingin jika terjadi bentrok antar pendemo dengan polisi lantaran mereka dihalangi bertemu dengan pejabat daerah.
“Jadi menurut saya, pihak keamanan dan pemerintah tidak perlu menutup ruang demokrasi bagi mereka,” ujarnya.
