Anarki Bupati-Bupati di Tengah Pandemi, Rakyat Babak Belur

Satu Perbatasan Dua Posko

Hampir bersamaan, media juga memuat berita perselisihan antara Pemkab Manggarai dan Pemkab Manggarai Barat gara-gara Bupati Manggarai meresmikan pos pemeriksaan di perbatasan Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai.

Bupati Manggarai khawatir, jika tidak ditutup  untuk penapisan, jumlah kasus positif yang tinggi di kabupaten tetangga, pemilik Labuan Bajo dan Komodo itu, akan turut menyebar ke wilayahnya. Gara-gara kebijakan tersebut, warga Manggarai Barat di perbatasan kesulitan ke kebun yang terletak di wilayah kabupaten Manggarai.

Kedua bupati kemudian berbalas surat. Media memberitakan dengan judul yang mengesankan ada perselisihan. "Dua Bupati di Flores 'Perang' Aturan Akses Wilayah gara-gara Corona," judul berita di Vivanews.com.

Persoalan ini kemudian diselesaikan melalui pertemuan kepala daerah dua kabupaten. Solusi 'gencatan senjata'-nya lucu. Masing-masing kabupaten mendirikan posko pemeriksaan di perbatasan, letaknya bersebelahan.

Warga Manggarai yang hendak ke Manggarai Barat akan diperiksa oleh posko milik kabupaten Manggarai Barat. Sebaliknya warga Manggarai Barat yang hendak ke Manggarai diperiksa oleh pos kabupaten tujuan. Jadi saling silang periksa. Pemborosan sumber daya!

Peristiwa-peristiwa serupa terjadi pula di banyak tempat di Indonesia. 

Pada 15 Mei lalu, Media Indonesia memberitakan, kapal cepat milik Pemda Lembata yang mengangkut sampel swab ditolak sandar di Pelabuhan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Padahal Gubernur NTT Victor Laiskodat sudah mencarter pesawat penjemput sampel swab. Sampel dari Kabupaten Ende-Sikka-Flotim-Lembata dijemput pesawat di Bandara Flores Timur.

Yah, demikianlah. Para kepala daerah bertindak dengan kebijakan masing-masing, sering bertenturan. Ujung-unjungnya, rakyat juga yang jadi korban.

Tetapi saya penasaran, kebijakan bernapas sempit kepentingan parokial ini apakah berakar pada oportunisme cari selamat sendiri para kepala daerah atau bersumber pada lemahnya arahan dan kepemimpinan dari pejabat yang lebih tinggi, misalnya gubernur atau presiden?

Bagaimana pendapat Anda? Yang mana yang benar?