Sejak pertama kali RUU Cipta Kerja digulirkan di tengah situasi pandemi, Partai Demokrat dengan tegas menolak. Menurut Partai Demokrat, keselamatan rakyat harus menjadi fokus utama pemerintah. Pemerintah tak boleh pecah konsentrasi, karena terkait mitigasi bencana/wabah diperlukan management leadership yang kuat dan sense of crisis (kepekaan terhadap krisis) yang tebal.
Tapi faktanya, penanganan pandemi seolah benang kusut. Silang pendapat di tataran pusat dan derah terjadi. Para pembantu presiden juga dinilai publik dan pakar tidak satu frekuensi. Akibatnya, jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan jumlah meninggal tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 terus bertambah.
Di waktu yang bersamaan; di saat case Covid-19 terus meningkat, sejumlah kebijakan kontroversi memaksa publik keluar dari ruang isolasinya, head to head melawan kebijakan pemerintah, diantaranya penolakan terhadap RUU HIP dan UU Minerba. Sejumlah aksi demonstrasi terjadi di tengah wabah pandemi.
Tidak ingin rakyat terus-terusan menjadi korban "salah" kebijakan, Partai Demokrat kembali masuk ke dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Partai Demokrat tak hanya tegas, tapi keras mengkritik pasal-pasal yang merugikan rakyat dan prosedural pembahasan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pada sidang pembahasan tingkat pertama, Partai Demokrat dengan tegas menolak keterburu-buruan dewan membawa RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang di Sidang Paripurna DPR RI.
Meskipun kalah suara; karena mayoritas partai politik di DPR RI adalah pendukung penguasa, Partai Demokrat terus berjuang hingga detik terakhir. Di Sidang Paripurna yang sebenarnya peluang penolakan terhadap RUU Cipta Kerja sudah tertutup karena kalah suara, Partai Demokrat tetap ngotot mengingatkan pemerintah dan anggota dewan yang lain bahwa esensi dari eksekutif dan legislatif adalah mendengarkan kehendak rakyat.
Tapi seruan moral yang disampaikan anggota dewan dari Partai Demokrat tak digubris. Bahkan dengan jelas dan terekam sorot kamera, pimpinan dewan dengan sengaja mematikan microphone anggota dewan dari Partai Demokrat yang sedang berbicara. Menyadari suara rakyat tak lagi menjadi pertimbangan pemerintah dan dewan, hak menyampaikan pendapat ditutup rapat, akhirnya seluruh anggota dewan dari Partai Demokrat memutuskan untuk walk out dari ruang sidang yang "tak lagi" terhormat itu.
Meskipun dari sikap penolakan atas UU Cipta Kerja ini menurut pengamat menguntungkan Partai Demokrat karena menimbulkan citra positif di hadapan rakyat, tapi bukan laku Demokrat mengambil keuntungan di tengah keresahan rakyat. Dengan bijak, Partai Demokrat terus menghimbau pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan rakyat, berbicara dari hati ke hati menangkap keresahan rakyat.
Bahkan, Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, memberikan semangat kepada kader Partai Demokrat untuk tidak patah semangat memperjuangkan harap rakyat dengan cara yang baik dan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya harap para kader Demokrat tidak patah dan tidak menyerah. Kalah itu biasa dalam sebuah perjuangan. Seringkali pula, kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Teruslah secara gigih memperjuangkan kepentingan rakyat, dengan cara-cara yang baik dan tepat, serta sesuai dengan konstitusi," ungkap SBY.
