[caption id="attachment_383856" align="aligncenter" width="300" caption="Jokowi JK memimpin rapat Kabinet di Istana, Gambar : kompas.com"][/caption]
Kita perlu memperingatkan Presiden Jokowi agar tidak terlena dengan pekerjaannya yang begitu banyak. Presiden Jokowi harus menyikapi perlambatan ekonomi yang semakin tidak terkendali. Mungkin pemerintah hanya melihat dari segi data statistic saja mengenai perlambatan dan lesunya ekonomi RI setengah tahun Jokowi JK memerintah.
Perlambatan ekonomi yang menurut Menteri bidang ekonomi Kabinet Kerja lebih dipicu oleh factor eksternal seperti perlambatan ekonomi kawasan Asia Pasifik, Menguatnya mata uang Dolar terhadap Rupiah, Turunnya harga Minyak dunia, dan lain sebagainya. Faktor internal, menurut Tim Ekonomi Kabinet kerja, lebih karena belum cairnya dana APBN dan APBD sebagai stimulus ekonomi.
Selain factor-faktor tersebut, menurut saya, Presiden Jokowi juga harus mengantisipasi persekongkolan para mafia yang selama pemerintahan di masa yang lalu bebas bermain kotor, tetapi pemerintahan Jokowi JK mengusik keberadaan mereka. Sebab apa?
Pertama, massif nya pemberantasan mafia di era Jokowi secara otomatis juga mengganggu perekonomian Indonesia, sebab apa? Jumlah mafia yang bermain dalam ekonomi Indonesia sangat besar, artinya jika selama ini para mafia ini yang menggerakkan ekonomi RI dengan cara-cara busuk mereka, tiba-tiba berhenti aktifitasnya, itulah yang terjadi dalam enam bulan pertama pemerintahan Jokowi JK, terjadi kontraksi dalam nadi ekonomi kita.
Kita dapat membayangkan, berapa banyak mafia yang bergerak dalam bidang Migas, tiba-tiba berhenti kegiatannya, berapa banyak pengangguran yang tiba2 muncul akibat tidak beraktifitas lagi mereka. Akibat yang lain dari aktifitas mereka yang berhenti, dana-dana mereka terparkir dan tidak menghasilkan apa2. Di samping itu, berapa banyak dari mereka yang tiba tiba tidak mempunyai kekuatan untuk belanja. Itu sebabnya, penjualan Mobil, Properti menurun drastis.
Kita juga dapat membayangkan, berapa banyak perusahaan yang tiba-tiba stop dan tidak beraktifitas akibat Menteri Susi memerangi mafia Ikan dan mafia-mafia yang beroperasi lewat laut seperti illegal logging, penyelundupan pakaian bekas, dan lain sebagainya. Berapa banyak oknum aparat yang terganggu mata pencaharian tambahan mereka mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang berakibat juga kepada lesunya daya beli mereka.
Kita juga dapat membayangkan berapa banyak perusahaan yang tiba-tiba colaps dalam aktifitas mafia pangan. Import pangan benar-benar ketat diberlakukan, hingga 6 bulan pertama, belum pernah ada import beras, demikian juga komoditas lainnya. Berapa banyak dari para orang-orang yang terlibat yang kehilangan daya beli mereka.
Hampir semua bidang ekonomi Republik ini digerakkan para mafia dan para pemburu rente di masa yang lalu, yang kini aktifitas mereka tidak leluasa lagi, meskipun masih banyak yang tetap bermain, tetapi di masa Jokowi JK, semoga sudah jauh berkurang.
Kedua, Akibat berbagai perbaikan yang dilakukan pemerintahan Jokowi JK dalam pengawasan pembangunan dan anggaran, banyak kontraktor dan juga para birokrat yang ketakutan mengeksekusi dana-dana APBN maupun APBD, yang berakibat kepada mandeknya penyerapan anggaran baik di pusat dan daerah.
Kebiasaan kontraktor dan birokrat mempermainkan dana-dana APBN dan APBD membuat mereka gamang dan janggal dalam mengeksekusi anggaran. Itu sebabnya meskipun kita dengar yang dianggarkan besar dalam setiap kementrian, tetapi minim dalam realisasi.
Akibatnya apa? Dana APBN dan APBD yang tadinya dapat diharapkan menjadi stimulus ekonomi, tidak dapat segera berfungsi akibata budaya kotor di masa yang lalu.
Kita juga dapat membandingkan perlambatan ekonomi dalam bidang otomotif, properti yang mengalami penurunan penjualan yang cukup significant, penyebabnya disamping daya beli yang menurun, tetapi juga juga akibat massifnya pemerintahan Jokowi mengontrol dan mengawasi permainan para pemburu rente, sehingga Mobil dan properti yang biasanya digunakan sebagai barang untuk menyuap dan gratifikasi, kini menurun drastis. Semua kebijakan yang seperti ini berdampak. Akibatnya apa? Para pihak yang terganggu akan saling berkoordinasi untuk kemudian membentuk persekongkolan.
Ketiga, Presiden Jokowi harus benar-benar mengkalkulasi dampak/efek yang saya sebutkan diatas. Sebab jika tidak dapat menghitung dan mengkalkulasi dengan benar akibat yang ditimbulkan budaya kerja baru itu, maka ekonomi kita akan semakin lesu.
Presiden Jokowi harus menemukan solusi untuk kembali menggerakkan ekonomi, oleh sebab menurut perhitungan saya para mafia dari semua sector itu, sedang berlaku “membiarkan” dalam artian diam, tidak berbuat apa2, dengan tujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi JK dengan menciptakan kekacauan ekonomi.
[caption id="attachment_383857" align="aligncenter" width="300" caption="Gambar : facebook.com"]
Solusi yang harus di ambil Presiden Jokowi adalah :
Pertama, Memacu sector yang tidak terkait dengan para mafia migas, para mafia pangan, mafia Kelautan, dll. Jokowi JK harus lebih focus lagi ke sector pariwisata yang secara jangka pendek dapat mengangkat pertumbuhan karena dapat menciptakan lapangan kerja baru dengan adanya peluang usaha baru. Memacu sector pertanian yang ber orientasi pemberdayaan petani yang focus untuk swasembada pangan, sehingga kita tidak tergantung kepada mafia pangan yang otomatis harga-harga pangan tidak bergejolak. Memacu insfrastuktur yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi juga menarik investor baru.
Kedua, Presiden Jokowi harus mendorong agar birokrasi cepat berubah budaya kerja dan psikologi kerja nya, sebab kita tengarai para birokrat juga sedang dalam posisi “membiarkan”, itu sebabnya Presiden dan para Menteri seperti tidak melakukan apa-apa, padahal sudah pontang panting ke sana kemari.
Ketiga, Presiden Jokowi harus mengkalkulasi betul efek dari persekongkolan para mafia dari berbagai sumber tadi, yang saat ini sedang diam, membiarkan tidak beraktifitas, sehingga tidak ada perputaran ekonomi. Para mafia dan pengusaha hitam saat ini membiarkan uang mereka diam, tidak diperuntukkan untuk aktifitas ekonomi yang otomatis daya beli masyarakat menurun.
Keempat, Presiden Jokowi juga harus mencari cara yang paling mutakhir, memulihkan mentalitas masyarakat yang terbiasa hidup dalam praktek-praktek kotor dalam berbisnis, bekerjasama dengan berbagai penyelewangan. Mentalitas mereka harus dirubah meskipun susah, agar mereka juga tidak putus asa, sehingga mereka beraktifitas dengan cara-cara yang baik dan bersih.
Selama budaya kotor tidak bias dihilangkan maka mereka tidak akan produktif, mereka akan putus asa dan akan selalu berusaha menyingkirkan pejabat-pejabat bersih seperti adanya usaha Rp 5 Trilyun untuk melengserkan Menteri Susi dari kementrian Kelautan dan Perikanan.
Persekongkolan para mafia itu juga yang membuat kinerja Menteri ESDM dan Menteri Pertanian seakan paling jelek diantara Menteri yang lain.
So! Presiden Jokowi kita harapkan berhati-hati agar mengkalkulasi dampak dan efek pemberantasan mafia di segala bidang, sebab tanpa kalkulasi yang benar, solusinya tidak akan ketemu, yang ada ekonomi makin lesu dan bias hancur.
Dalam titik ini, maka prediksi para pengamat bayaran menjadi benar, jika ekonomi semakin lesu, masyarakat frustasi, maka akan mudah melengserkan Jokowi.
Semoga Presiden Jokowi menyadari dampak ini, agar menemukan solusinya dalam mengatasi efek pemberantasan mafia dan para pemburu Rente ini.
Salam kompasiana.