Setiap tahun, pada akhir Januari, Davos kota kecil di pegunungan Alpen, Switzerland Sibuk luar biasa. Puluhan ribu orang dari berbagai penjuru dunia hadir untuk acara tiga hari: World Economic Forum annual meeting. Tahun ini digelar dari tanggal 23 Januari sampai 25 Januari. Dari Indonesia, sejumlah menteri, pengusaha, pejabat BKPM dan lain-lain orang penting ikut hadir.
Sudah hampir empat tahun saya bertugas di Swiss, dan karena saya adalah duta besar RI, hampir setiap tahun saya juga ke Davos, umumnya untuk menghadiri "Indonesia NIght" yakni sebuah acara promosi yang biasanya dilakukan dengan sponsor BKPM atau Kemendag. Meski sebagai duta besar, saya tidak ikut-ikutan menghadiri pertemuan WEF yang bagi banyak ekonom kritis dunia dijuluki sebagai "embahnya" kapitalisme dan liberalisme. Bahkan, saya dan teman-teman duta besar dari negara lain umumnya juga tidak bisa tinggal di hotel sekitar Davos, karena tarifnya terlampau mahal.
Memang, acara WEF ini hanya bisa dihadiri oleh orang super kaya, perusahaan besar atau pejabat tinggi negara. Bayangkan, satu malam hotel yang dalam hari-hari biasa bertarif sekitar 250 US, dalam masa WEF ini bisa jadi 3000 US. Bahkan kamar apartemen pun yang normalnya sekitar 1500 US per bulan untuk dua kamar, harus kita sewa sampai 15 000 US untuk satu minggu. ongkos transport dan makanan juga naik dari kondisi normal. Pendek kata, jika belum jadi orang super kaya seperti Bill Gates, Warren Buffet atau minimal masuk daftar orang terkaya di tingkat nasional, sebaiknya mikir dua kali sebelum datang ke Davos.
Davos, dulu saya kenal sebagai merk permint pelega tenggorokan waktu saya masih di kampung Boyolali. Namun Davos yang saya kunjungi tiap tahun ini adalah kota kecil yang mendadak menjadi ramai karena banyaknya orang penting yang hadir. Perhelatan ini bukan kegiatan resmi negara Switzerland, tapi hasil karya yayasan WEF yang digagas Prof. Klaus Schwab, mantan guru besar di Universitas Geneva. Tidak jelas bagaimana mulanya, tetapi sekarang ini orang merasa bangga kalau diundang untuk hadir di WEF. Bagi saya ini pinter2nya, Klaus Schwab merayu para tokoh itu agar hadir di forumnya sehingga WEF menjadi penting karena dihadiri orang-orang penting dari seluruh dunia.
Dari pengamatan saya, WEF itu menjadi penting untuk ajang promosi dan networking. Oleh karenanya, sekalipun berbeaya mahal, pemerintah Indonesia tiap tahun Menggelar acara Indonesian Night. Sedang untuk materi diskusi atau ceramahnya seringkali tidak membumi dengan persoalan dunia. Betapapun WEF bukan forum WTO atau PBB, tetapi para pentolan pendukung liberalisasi perdagangan dunia selalu hadir dalam pertemuan WEF. Oleh karenanya, penjagaan menuju Davos sangat ketat, khususnya untuk kendaraan non diplomatik.
Hampir setiap tahun ketika acara WEF digelar, selalumada gerakan demonstrasi Para penentang liberalisasi ekonomi. Bahkan beberapa tahun lalu, mereka sempat menyerang dan merusak kedai McDonalds di Davos yang dianggap sebagai lambang kapitalisme dunia. Akibatnya sampai sekarang tidak ada restoran fast food di Davos, bahkan di seluruh Swiss jumlahnya sangat terbatas. Warga Swiss lebih suka makan makanan sehat, bukan terbujuk iklan kedai cepat saji ala Amerika.
Dalam berbagai pertemuan WEF, arah diskusi secara umm ditujukan untuk
perbaikan ekonomi dunia. Tetapi ibarat dokter, resep WEF ini mengambil prinsip kalangan neo liberal, antara lain perdagangan bebas, privatisasi perusahaan negara, small government, kurangi subsidi, dan sebagainya. Resep ini memang manjur untuk memakmurkan negara-negara kaya, tetapi belum tentu cocok bagi negara-negara berkembang.
Ha joon-chang, ekonom Cambridge University kelahiran Korea Selatan menulis bahwa semua resep itu sebagai racun dan sesat pikir yang mmbahayakan. Dari studinya, Negara-negara yang sekarang ini merupakan kampiun liberalisasi perdagangan, di masa lalu terkenal proteksionis dan anti perdagangan yang fair. Mereka memaksakan prinsipnya ini karena sudah telanjur diuntungkan dengan sistem yang ada.
Contoh yang jelas, Inggris pernah menyerang China dalam perang candu karena tidak mampu berdagang secara fair. Awalnya, karena rakyat Inggris tergila gila dengan teh China, maka mereka banyak mengimpor teh dari China, akibatnya Neraca pembayaran Inggris mengalami defisit sementara saat itu tidak ada komoditi Inggris yang layak dijual ke pasar China. Akhirnya mereka menemukan candu yang ditanam di daerah jajahannya di India dan di export ke China. Padahal candu merupakan barang haram di China. Akibatnya Inggris marah. Penolakan perdagangan Candu ini yang jadi alasan Inggris menyerang China. Bayangkan kalau saat ini ada negara yang berani mengekspor heroin secara resmi ke amerika atau eropa?
Nenek moyang kita di kepulauan nusantara pun sudah menalami kejamnya
perdagangan yang tidak fair dengan Eropa, baik dengan bangsa Portugis maupun Belanda. Pada abad XVII di kepulauan Maluku dikenal pelayaran Hongi, yakni Pelayaran patroli kapal kumpeni VOC yang akan menebang atau membakar perkebunan pala dan cengkeh milik rakyat yang ditanam tanpa izin kumpeni. Mereka juga merampas rempah2 rakyat agar hanya dijual ke VOC. Pemerintah Hindia Belanda yang menggantikan VOC melanjutkan kebijaksanaan kejam dan Eksploitatif ini dalam bentuk politik "Tanam Paksa".
Saking kejamnya politik tanam,paksa ini menginspirasi seorang asisten residen Atau camat Lebak di Banten, Eduard Douwes Dekker yang memakai nama Samaran Multatuli menulis novel Max Havelaar. Novel ini menceriterakan tentang Sistem Tanam Paksa yang menyengsarakan rakyat. novel ini menginspirasi Gerakan "fair trade" Max Havelaar yang sangat berpengaruh di Eropa. Novel ini jadi bacaan wajib anak-anak SMP/SMA di Belanda. Bahkan waktu ada pameran bisnis yang digelar Kedubes Belanda di Bern beberapa waktu lalu, Novel Max Havelaar ikut dipamerkan dan dengan mengutip pendapat Pramoedya Ananta Toer disebut sebagai "novel yang mengubah dunia". Sayang Kemendiknas Tidak menjadikan novel tersebut sebagai bacaan wajib para pelajar kita. Bahkan Di zaman Orde Baru, film Saijah dan Adinda yang diangkat dari novel Max Havelaar dilarang beredar.
