Mohon tunggu...
Thamrin Dahlan
Thamrin Dahlan Mohon Tunggu... Guru - Saya seorang Purnawirawan Polri. Saat ini aktif memberikan kuliah. Profesi Jurnalis, Penulis produktif telah menerbitkan 24 buku. Organisasi ILUNI Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Mott Menulis Sharing, connecting on rainbow. Pena Sehat Pena Kawan Pena Saran

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

ARB : Bukan Menjilat Ludah Sendiri, Bukan

26 Januari 2016   08:32 Diperbarui: 26 Januari 2016   09:11 1559
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

 

Keterangan Dokumentasi Foto :

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan (kedua kanan), MenkumHAM Yasonna Laoly (kanan), Mendagri Tjahjo Kumolo (ketiga kanan) menerima plakat deklarasi oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, di Balai Sidang Jakarta, Senin (25/1). Partai Golkar secara resmi mendeklarasikan untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam segala bidang untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/aww/16.

Opini

Aburizal Bakrie jujur. Beliau menkonfirmasi keberpihakan kepada Pemerintah Berkuasa bukan ingin menjilat ludah sendiri. Menurut ARB Partai Golkar hanya menata ulang posisinya sebagai doktrin yang selalu dipegang Partai berlambang pohon beringin ini , yaitu selalu ada bersama pemerintahan yang sah. (Harian Republika 26/01/2016).

Kejujuran memang diperlukan dalam berpolitik dari pada bersifat mendua atau munafik. Penyataan Deklarasi Dukungan kepada Joko Widodo - Jusuf Kalla ini menampikan jargon politik, tidak ada kawan sejati yang ada kepentingan sejati.  Tidak usyahlah dibahas soal perpindahan keberpihakan ini, yang penting bagi awam apakah semua ini berujung kepada kesejahteraan rakyat.

Paling tidak kegaduhan antar internal kader partai di Indonesia sedikit demi sedikti mulai berkurang.  Kini saatnya berkerja membangun negri. Tak pelak kekuatan dalam sistem politik  memang berada di Supra Struktur Ketatanegaraan. Supra Struktur yang di kuasai oleh pemerintahan berkuasa berwenang  mengendalikan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN). Inilah gula dalam istilah semut yang patut di kerubungi. Ada gula ada semut.

Sedangkan Infra Struktur Ketatanegaraan yang terdiri dari Partai Politik, Pressure Group, Sosial Media, Tokoh Masyarat dan Interest Group berada di luar pemerintahan.  Kelompok ini kalau boleh di bilang sebagai penyeimbang kalau tidak mau di katakan sebagai pihak oposisi.  Memang tidak ada APBN disini.  Jiwa Kejuangan tidak musti berbanding lurus dengan berlimpahan materi, justru  Ruh Semangat Cinta Tanah Air Indonesia sepertimyang sering di ucapkan Prabowo Subianto yang menguatkan mereka tetap berada di luar pemerintahan.

Kini hanya tinggal Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang masih konsisten di bawah bendera Koalisi Merah Putih. Walaupun di tinggalkan teman teman seperjuangan dulu, 2 Partai ini nampaknya tidak ingin memposisikan diri sebagai semut.  Bisa jadi mereka bertindak sebagai Lebah.  Ibarat Partai Oposisi, lebah  hanya yang hinggap di tempat bersih suci jauh dari limbah kotor nan busuk. Lebah kemudian menghasilkan madu yang berguna bagi kemaslahatan umat, dari yang bersih kemudian menyehatkan.

Bergabungnya Partai Golkar ke pemerintahan  syah menguatkan posisi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR. Komposisi kekuatan dukungan politik kini berbalik ke Pemerintah. Kondisi ini membuat rasa super nyaman Jokowi, paling tidak setiap Program Pemerintah Insha Allah akan mendapat dukungan penuh dari DPR. Semoga saja niat tulus Golkar berada di pemerintahan bukan sekedar untuk kepentingan konsumsi internal partai , namun jauh dari itu hendaknya dukunagn ini berdampak kepada kenyamanan  peta politik nasional sehingga Pemerintah bisa kosentrasi membangun Indonesia Raya.

Tentu saja pemerintah harus tetap di kritisi. Selama pemerintah Jokowi Jk  memutuskan kebijakan yang bernuansa keberpihakan kepda rakyat jelata maka dukungan sepenuhnhya akan diberikan.  Namun sebaliknya  apabila kebijakan itu jauh melenceng dari amanat UUD 45 dan Pancasila, seyogyanya  Partai Gerindra dan PKS sebagai ujung tombak oposisi bisa memberikan kritisi sesuai dengan level ke daruratan masalah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun