Meskipun setiap daerah sudah punya perda soal parkir (resmi), toh ada saja yang membuka usaha praktik parkir liar. Ngomong-omong soal parkir, di manapun ada. Tak peduli di kota atau di desa, tak peduli musim panen atau paceklik, tanpa ampun dan tak kenal musim pandemi atau bukan, tidak ngurus pula sesuai tarif atau melampaui, dll.
Sebetulnya, parkir liar itu meresahkan atau membantu. Bisa menjadi meresahkan saat mereka menarik uang parkir di luar kewajaran atau mahal ketimbang tarif resmi, namun juga bisa membantu masyarakat, kala pemarkir liar itu tarifnya biasa, lokasi parkir sudah tak ada dan padat, Namun, satu hal tak boleh terhindar, yaitu rawan kehilangan dan kriminal lainnya.
Ada parkir liar yang hanya mau uangnya, tapi gak mau mengatur atau menata parkirnya. Dan celakanya, saat kita pulang mengambil kendaraan, tak tahunya tukang parkirnya sudah nihil. Boro-boro kendaraan kita dilindungi dari panas atau hujan. Dibiarkannya meradang dalam dingin panas kota.
Parkir liar, sengaja memilih lokasi strategis, misalnya di kawasan CFD, taman kota, mal, tempat ibadah, pemakaman umum, event pertunjukan, dll. Masyarakat kerap mengeluhkan track para juru parkir (jukir) liar ini. Satpol PP, Pemda bahkan Tim Saber Pungli acap dibuat kucing-kucingan dengan ulah mereka.
Beberapa jam yang lalu, misalnya jukir liar ini ditertibkan, begitu petugas/aparat pergi, mereka pun membuka secepatnya lapak parkir liar tersebut dengan tanpa takut digeruduk petugas lagi. Kadang mereka mengatakan, kalau mau menutup parkir liar, maka Pemda harus bertanggungjawab menghidupi anak isteri dan keluarganya. Inilah senjata pamungkas yang salah kaprah.
Belum lama ini Tim saber Pungli bahkan para jukir liar di kawasan Simpang Lima Semarang terkena OTT. Barangkali kasus sama juga terkadi di kota lain. Tapi, lagi-lagi, sosialisasi, pembinaan dan OTT pun nampaknya tak membuat mereka jera dan tak cukup mengurai problema parkir liar ini yang barangkali menjadi problema kota besar lainnya.
Para jukir dan aparat acap terlibat cekcok, adu mulut dan jukir liar hampir tak pernah mau mengalah dan merasa bersalah bahkan ada juga yang berani mengancam petugas. Tak jarang mereka seolah mengejek para patugas yang menertibkannya. Ada juga mereka yang terang-terangan mengajukan boss atau beckingnya ke petugas.
Kondisi demikian, Pemda kerap dibuat malu dengan ulah mereka. Hal ini memberi kesan pemerintah lemah dan tak berdaya mengurus jukir liar yang kelewatan itu. Parkir liar dengan segala atribut pungutan liar (pungli) nya, jelas-jelas memberatkan dan menyusahkan masyarakat.
Pada aras lain, seperti di ruas jalan tertentu dan atau pasar, muncul pula pemalak berdalih uang keamanan ke pengguna jalan yang lewat atau memasuki pasar. Tak segan mereka mengenakan tarif seenaknya.
Para jukir liar dan pemalak atau preman berseragam ini kalau boleh disebut sebagai predator masyarakat. Karena selalu memangsa rejeki masyarakat, dan naifnya mereka yang terkena tarikan liar ini justru masyarakat kecil dan tak punya pengaruh.
Pemandangan ini akan lain jika yang lewat di sana para pejabat atau elit, atau berkendaraan plat merah. Mereka pun tak mengusiknya. Itulah praktik dan diskriminasi marjinal yang jika tak ditertibkan dan dikelola Pemda secara baik dapat menyulut kemarahan masyarakat.
