Mohon tunggu...
Taufiq Rahman
Taufiq Rahman Mohon Tunggu... Administrasi - profesional

Menyukai sunyi dan estetika masa lalu | Pecinta Kopi | mantan engineer dan titik titik...

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Papua, Twitter, dan Perang untuk Jokowi

30 Agustus 2019   17:27 Diperbarui: 30 Agustus 2019   18:10 506
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber: editorsay.com

HAMPIR seminggu terakhir ranah publik kembali dibuat riuh oleh sajian berita politik sangat hangat: tentang Papua dan HAM. Seperti yang sudah-sudah, panggung linimasa pun kembali ramai oleh beragam pendapat dan opini.

Termasuk di Twitter.

Setidaknya, dua (2) buah metadata tag saya lihat sedang wara-wiri di panggung lini masa hari-hari terakhir ini: #PapuaBergejolakJaeKemana dan #PapuaDamai.

#PapuaBergejolakJaeKemana mengkritisi ketidakmampuan seorang Jokowi mengelola isu rasisme yang disusul oleh kejadian kerusuhan di Papua. Seperti halnya laga di Pilpres, semua narasi yang sedang dibingkai itu dibungkus dalam format dan kalimat yang menyerang.

#PapuaDamai adalah sebaliknya. Tagar ini, dugaan saya, dibuat dengan tujuan untuk mengerem laju tagar #PapuaBergejolakJaeKemana agar tidak kian populer.

Saya tidak memerlukan ulasan berpuluh-puluh lembar halaman untuk sekedar membuat saya paham siapa-siapa orang atau kelompok yang berada di belakang dua (2) tagar tersebut diatas.

Sementara itu, di tempat yang lain, Kompas (30/08/2019) mengabarkan bahwa polisi saat ini terus mengejar ribuan akun yang sebelumnya telah terdeteksi sehubungan dengan isu rasisme dan Papua. Sebelumnya, selama 14-27 Agustus 2019, tim patroli siber gabungan sudah mendeteksi sebanyak 32.000 konten provokatif terkait Papua di media sosial.

Kembali, sekali lagi, tagar #PapuaBergejolakJaeKemana dan #PapuaDamai ini dan kabar Kompas di atas kian meneguhkan saja fakta-fakta dan kesimpulan (sebelumnya); bahwa media sosial (Twitter) dan buzzer politiknya kini sudah menjadi sebuah industri! Media sosial dan berbagai saluran daring, kini, telah menjelma menjadi panggung untuk membangun dan menggiring opini, baik yang baik dan yang buruk.

Peran Twitter dengan buzzer pun di ranah politik itu, kini, tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dalam banyak kasus dan kejadian, faktanya, peran mereka memang tak bisa dibantah.

Meski ruang yang disediakan Twitter sangat sempit (tak lebih dari 140 karakter), namun, Twitter (tetap) menjadi wadah sangat menarik untuk para penggunanya. Ia tidak saja menjadi wadah untuk sekedar bercakap-cakap, tetapi juga dibuat untuk berdebat, bersitegang, memaki dan mencela. 

Dalam tema dan narasi yang sedang dipercakapkan untuk menaikkan tagar #PapuaBergejolakJaeKemana dan #PapuaDamai itu, kadang-kadang, saya kerap menemukan (membaca) cacian dan makian (kepada Pemerintah).

Di tengah hiruk pikuk politik tanah air terkini dan "perang" itu, keadaan menjadi kian riuh dengan muncul dan ikut bermainnya follower-follower dan akun-akun anonim. Tugas mereka tak hanya mempercakapkan dan mentrendingkan tagar, tetapi juga menghina, mengejek dan merendahkan. Di alam mereka, nalar dibuat lumpuh.

"Untuk isu-isu besar nasional, Twitter masih menjadi medan perang," tutur Ismail Fahmi, Founder Media Kernel Indonesia, dalam satu acara diskusi publik "Di Balik Fenomena Buzzer" di Cikini, Jakarta Pusat. Tahun 2017 lalu.

"Perang informasi di mesin Twitter tak mengenal usai, meski Pilpres sudah selesai," begitu isi pesan singkat yang teman saya kirimkan ke ponsel saya.

Di Indonesia, dengan ratusan juta pengguna aktif, para pengguna media sosial tetap dan diyakini akan terus menjadi pasar sangat menarik untuk dilibatkan/ditarik ke dalam pusaran peperangan narasi dan duel informasi.

Buzzer, umumnya, akan memilih dan membagikan berita atau video-video dari situs media yang mendukung pembingkaian narasi atau isu hangat (politik) yang sedang mereka lakukan. Ini dilakukan dalam format yang tidak terbatas pada tulisan, tapi bisa juga gambar dalam bentuk meme maupun video yang diunggah Twitter dan/atau platform lainnya.

Ekosistem informasi ini dipilih dan dimanfaatkan mereka sebagai strategi untuk memenangkan duel informasi. 

Papua adalah bagian dari NKRI. Hal ini sudah final. Jika sampai Majelis Umum PBB mengagendakan REFRENDUM bagi Papua, sudah selayaknya Presiden @jokowi mundur dari jabatannya. Kita perlu Presiden yang kuat, bukan yg "dicitrakan kuat", dan kuatnya itu tentu di dunia Internasional (@ustadtengkuzul, 10.21 AM; 30 Agt 2019).

Akankah isu Papua dan HAM yang sedang dibingkai itu akan berhasil memerosotkan wibawa dan kekuatan Jokowi setelah isu keturunan komunis, kemiskinan, LGBT, atau isu anti-Islam gagal menghadang Jokowi dalam Pilpres 2019?   

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun