Selain itu, para Kyai dan pemuka agama juga mengajak umat untuk berjuang mempertahankan tanah air. Hal di atas ini merupakan perwujudan Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural.
Upaya membangun bangsa di bawah satu negara, salah satunya tercermin pada penerapan pelajaran kewarganegaraan yang pertama kali diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia sekitar tahun 1950-an.
Materi pendidikan kewarganegaraan yang diberikan pertama kali sekitar tahun 1957 cenderung lebih dangkal. Masyarakat dan peserta didik sekadar diberi pengertian tentang seluk-beluk menjadi warga negara yang baik. Mulai dari cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, hingga cara agar individu bisa menjadi warga negara yang baik.
Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) di mana politik Indonesia lebih dekat ke blok Timur, maka aroma sosialis juga masuk ke dalam ranah pendidikan.
Kala itu buku panduan yang dipakai berjudul "Manusia dan Masjarakat Baru Indonesia (Civics)" yang disusun bersama oleh Mr. Soepardo, Mr. M. Hoetaoeroek, Soeroyo Warsid, Soemardjo, Chalid Rasjidi, Soekarno, dan Mr. J.C.T. Simorangkir.
Materi pendidikan kewarganegaraan ini berkembang dan beralihrupa menyusul perubahan iklim politik setelah keluarnya Dekrit Presiden 1959. Bung Karno dalam pidato kenegaraan presiden pada 17 Agustus 1959 yang bertajuk "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang kemudian terkenal dengan sebutan Manifestasi Politik atau Manipol. Â
Hal ini menjadi landasan perubahan dimaksud sehingga Pancasila dan Manipol dijadikan asas pendidikan nasional yang disebut sistem pendidikan Pancawardhana (Lima Pokok Perkembangan).
Manipol atau Manifesto Politik, adalah keseluruhan isi pidato Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1959. Manipol merupakan penjelasan resmi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengandung semacam pertanggungjawaban Presiden/Panglima Tertinggi langsung ditujukan kepada rakyat mengenai Dekrit 5 Juli 1959 itu. Â
Sementara Inti sari Manipol adalah Usdek yang merupakan singkatan dari kata-kata UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan kepribadian Indonesia.
Pada era itu "Manipol USDEK ini secara sistematis diindoktrinasikan pada seluruh lapisan rakyat Indonesia termasuk di seluruh jenjang dan jenis pendidikan.
Pada Orde Baru, mata pelajaran Civics dirombak total dengan tujuan menghilangkan jejak-jejak ajaran Sukarno yang dianggap terlarang. Mulai 1968, Civics berganti nama menjadi Pendidikan Kewargaan Negara dan bahkan buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia sudah dilarang sejak 1966
