Program JKN ini merupakan perwujudan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, yaitu kesejahteraan bagi semua bangsa Indonesia.Â
Dalam rangka pelaksanaan Program JKN bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi perlu ada pedoman untuk pengaturannya sebagai landasan formal atau payung hukum.Â
Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Millik Pemerintah Daerah.
Berikut Perencanaan program Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) di Banyuwangi:
Yang pertama ada Tracking, bertujuan untuk menemukan tren, kekuatan pendorong serta ketidakpastian yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembuatan perencanaan.Â
salah satu permasalahan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah terjadinya transisi epidemiologi, sehingga dalam waktu yang bersamaan Indonesia menghadapi beban ganda penyakit (double burdens) yaitu adanya penyakit infeksi menular yang diderita oleh masyarakat dan meningkatnya penyakit. Jadi perlu ada pendorong untuk mempertimbangkan proses perencaanaan.
Yang kedua ada Analysing, merupakan tahap mengidentifikasi pengubah dan dampaknya untuk memahami bagaimana interaksi atau hubungan antar tren yang sudah dilakukan pada tahap tracking. Beberapa trend yang kita identifikasi pada tahap tracking seringkali menjadi kekuatan pendorong (driving forces) bagi trend yang lainnya.
Yang ketiga ada Imaging atau penggambaran, merupakan tahapan mengidentifikasi kemungkinan dan membuat visi dari apa yang ingin dicapai. Pencapaian jaminan kesehatan semesta melalui JKN, merupakan kebijakan yang sulit dilakukan, meskipun bukan kebijakan yang tidak mungkin untuk pencapaiannya. Jd perlu upaya maksimal dari semua stakeholder, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
Yang terakhir ada Deciding, merupakan tahap mengidentifikasi pengembangan dan strategi menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi dan tujuan organisasi.
Lalu untuk mewujudkan visinya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi penduduknya yang tercermin dalam misi ke 7, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal serta misi ke 8, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.Â
Dari visi dan misi kemudian diwujudkan dalam program prioritas nomor 5, yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas. Selain itu, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang semakin memadai menunjukkan korelasi positif dengan jangkauan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.
