Jika laporan tersebut memenuhi kelayakan maka barulah bisa diperbolehkan ketua organisasi incumbent mencalonkan diri kembali atau masuk dalam seleksi calon formateur di periode berikutnya. Sebaliknya jika secara fakta menunjukkan berbagai masalah apalagi mental dan moralitas atau berkenaan dengan tanggung jawab yang lemah maka pimpinan yang diatas dapat mengambil sikap untuk memberhentikannya. Jika hal ini berlaku maka kebijakan ini adalah bentuk kearifan dan keadilan yang sesungguhnya.
Sebaliknya bila keputusan itu dieksekusi dengan landasan like and dislike, dengan faktor kedekatan, pertemanan dan kekerabatan serta faktor lahir (primordialisme) kemudian tanpa mekanisme keadilan yang terbuka tentu saja organisasi ini tidak dapat diselamatkan dan telah keluar dari sistem kepemimpinan organisasi secara total dan menjadi suatu rezim atau absolutisme yang memakai nama organisasi untuk mengelabui rakyat dan peraturan negara.
Bagaimana selanjutnya untuk bisa mempertahankan organisasi politik dimata masyarakat atau menyampaikan kepada publik bahwa partai politik itu sebagai asset milik masyarakat karena tujuannya untuk pencapaian kedaulatan rakyat?
Minimal dalam menentukan pimpinan di level bawah masih memberi peran dan fungsi banyak elemen politik termasuk tokoh masyarakat, senioritas, tokoh yang mumpuni dalam ilmu politik. Mereka yang mewakili untuk menentukan ketua organisasi ditingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak hanya diserahkan kepada kewenangan pimpinan internal secara mutlak sebagaimana fungsi kepala cabang perbankan atau perusahaan pribadi atau keluarga.
Jika hal ini saja masih berlaku maka organisasi ini masih dapat dimaklumi masuk dalam katagori demokratis.
Kenapa demikian?
Pertama, rakyat dan atau kader dianggap lemah sehingga diyakini tidak memenuhi syarat untuk melakukan penentuan pimpinannya. Karena itu maka kewenangan tersebut harus menggunakan sistem perwakilan atau tim seleksi pimpinan organisasi di daerah yang secara obyektif sehingga dapat melahirkan pemimpin sebagaimana kriteria kebutuhan organisasi politik.
Kedua, rakyat tidak menganggap penting sistem kepemimpinan organisasi politik tetapi mereka hanya menuntut apa yang bisa mereka peroleh manfaat karena mereka berada dalam level status sosial yang sedang dalam kondisi sengsara atau melarat. Karena itu pimpinan pusat tidak memperhitungkan kualifikasi dukungan rakyat kecuali untuk kuantitas dukungan suara pada pemilu legislatif. Â
Ketiga, rakyat belum dianggap memahami organisasi politik dan hak politiknya atau belum mumpuni sebagai warga negara, sehingga mereka dianggap belum membutuhkan hak-hak politiknya dan hal itu dapat disiasati dengan mengkonpensasikannya dalam bentuk lain sebagai ganti dalam aspek transparansi apabila ada yang memahaminya nanti.
Keempat, sebahagian besar anggota masyarakat dalam tahapan mendapatkan perolehan pendapatannya. Maka pekerjaan dan pendapatan keluarganya yang utama. Maka beli atau pekerjakan mereka sebanyak-banyaknya menjelang hingga akhir pemilu.
Begitu gambaran partai politik yang kebijakan dalam kepemimpinannya menggunakan sistem top down ditengah peraturan partai politik yang demokratis.
