Ketidakmampuan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mengelola stok beras perseroan sehingga menumpuk dan memunculkan kemungkinan terjadinya penurunan mutu, perlu diperiksa secara lebih mendalam.
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra)meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit lembaga pangan yang dipimpin oleh Budi Waseso. Audit perlu dilakukan mengingat pengadaan beras yang dilakukan oleh Bulog dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bulog menerima anggaran dari APBN. Oleh karena itu, Bulog harus menjalani audit, baik audit kinerja maupun keuangan.
Sekretaris Jenderal Fitra, Misbah, berpendapat dari audit itu akan ketahuan seberapa besar dari kinerja dari Bulog itu sendiri. Selain itu, dari audit itu akan terlihat apakah ada temuan kerugian negara dari Bulog. "Sebab, Bulog gagal jual dan distribusi berpotesi merugikan negara. BPK melakukan audit ini," katanya.
Diketahui, Pemerintah Jokowi-JK memang tengah mencari jalan keluar agar stok beras di gudang Bulog sebanyak 2,3 juta ton dapat disalurkan. Sebab, apabila terus-terusan ditahan di gudang Bulog, kualitas beras akan rusak. Beberapa waktu lalu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengaku, pihaknya harus melepas sebanyak 50 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) akibat kondisi beras yang sudah rusak akibat terlalu lama disimpan.
Tak hanya memberikan jatah porsi penyaluran sampai 100%, Agus bahkan mendapuk Bulog sebagai manager supplier alias pengelola pasokan beras untuk BPNT. Dengan demikian, BUMN yang dipimpin oleh eks Kepala Badam Narkotika Nasional (BNN) tersebut akan menjadi "kepala" proyek tersebut. Terhitung mulai bulan depan, pemain swasta yang ingin ikut bermain dalam BPNT wajib berkoordinasi dengan Bulog.
"Kemenangan" ini seharusnya tidak lantas membuat Bulog bernafas lega. Memang tidak dapat disangkal nyawa Bulog sedikit banyak tertolong oleh penunjukkan penuh oleh Mensos. Bulog akhirnya kembali memiliki kanal penyaluran beras yang pasti. Tetapi di sisi lain, tugas Bulog sesungguhnya menjadi lebih berat.
Buwas selaku ujung tombak Bulog harus memastikan beras perseroan berkualitas baik supaya bisa bersaing dengan beras dari pihak swasta yang juga disalurkan dalam program BPNT.Â
Penujukkan perusahaan pelat merah tersebut untuk menyalurkan 100% beras untuk BPNT, dalam hal ini Bulog diberikan jatah menyalurkan 750.000 ton berasnya untuk program dimaksud, juga memunculkan kekhawatiran tersendiri.
Hingga akhir tahun ini, perseroan ditugaskan dapat mengamankan CBP setidaknya di level 1 juta---1,5 juta ton.
