Entah karena bosan dengan sikap ambekan Dirut Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas, atau memang ingin menyelamatkan BUMN logistik tersebut dari ancaman rugi, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang akhirnya memberi kesempatan bagi Bulog untuk mengisi kebutuhan beras bagi program bantuan sosial (bansos) di bawah kementeriannya.Â
Mensos tak hanya memberikan jatah porsi penyaluran sampai 100%, ia bahkan mendapuk Bulog sebagai manager supplier alias pengelola pasokan beras untuk BPNT. Sehingga baik dalam pembagian mau pun distribusi, semua akan dikoordinasikan oleh Bulog. Dengan demikian, mulai bulan depan pemasok swasta pun harus lapor ke Bulog untuk jika ingin ikut berpartisipasi dalam bansos tersebut.
Salah satu Ketua Forum BUMDES dan E-Warung di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Ahmad Gunawan menyayangkan adanya pelimpahan 100% pemyaluran banson BPNT dari E-Warung ke Bulog. Ia bilang kondisi ini membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir akan menurunnya kualitas bantuan sosial bagi warga miskin.Â
Dirinya sebagai bagian dari masyarakat secara luas menyikapi hal tersebut sebagai sebuah kemunduran pelaksanaan program bantuan sosial. Program Beras Sejahtera (Rastra) atau Beras Miskin (Raskin) yang pernah berjalan sebelumnya disuplai oleh BUMN logistik pangan itu kualitasnya jauh dari layak makan.Â
"Beras yang diterima masyarakat miskin mestinya mempertimbangkan aspek layak konsumsi dan sehat. Bukan beras yang kotor, berjamur, ber-kutu dan bau busuk atau apek," ungkapnya.
Ia mendesak pemerintah mengkaji ulang pelimpahan 100% penyaluran bansos BPNT kepada Bulog seperti saat program Raskin dan Rastra. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak menikmati bantuan sosial yang layak dan manusiawi.
Senada, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Cirebon Moh. Abdul Rosyid Ridlo mengaku, beras BPNT secara kualitas lebih baik dan memuaskan masyarakat ketimbang beras Raskin atau Rastra.
Dalam program ini KPM menerima manfaat BPNT mendapatkan bantuan berupa saldo pada kartu BPNT yang terintegrasi dengan rekening bank yang ditunjuk pemerintah sejumlah nominal Rp110.000 tiap bulannya. "Sejauh ini layanan E-Warung sudah cukup memuaskan KPM karena kualitas beras medium yang diterima jauh lebih baik dari beras Raskin atau Rastra."