Tahapan Penyelenggraan Pengawasan Pemilu 2024 di indonesia
Politik tanpa transaksional adalah cita-cita para pendiri bangsa
beberapa syarat kunci agar Indonesia dapat menjadi negara konser musik internasional yang terkemuka.
Pentingnya bagi jajaran Pegawai rumah tahanan negara kelas IIB Pandeglang Untuk tertib Dan Mengisi Laporan kekayaan Kepada negara.
Kewajiban melaporkan harta kekayaan Penyelenggara Negara dalam UU No. 30 Tahun 2002 adalah bagi penyelenggara negara. Apakah PNS
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memberikan warga negara hak suara dalam menentukan pemimpin
Di luar kepentingan yang tidak berintegritas dengan asas-asas pemilu, seperti, jujur, adil, dan rahasia. Sebagai pilar dari wawasan kepemiluan.
Konsumen yang tidak paham tentang produk/layanan keuangan, bagaikan anak ayam di pekarangan sedang diintai dari kejauhan oleh sang rubah
Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak 2024
Pengalaman-pengalaman yang saya rasakan cukup memberikan landasan bahwa proses politik belum sepenuhnya berjalan sesuai mekanisme kejujuran.
Bawaslu telah menyiapkan strategi untuk penguatan sistem pelaksanaan pemilu
Antisipasi terhadap pemilihan umum agar tidak terjadi kecurangan sehingga Bawaslu dan KPU lebih siap dan mampu menangani permasalahan saat pemilu
Kasus korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa
Badan penyelenggara Pemilu Kabupaten Wonogiri.
Selamat Menyelenggarakan Pilkades Serentak di Kabupaten Malaka pada 9 Desember 2022
Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara baik ditingkat nasional maupun local sungguh sangat memprihatinkan,
Manajamen kerusuhan dengan metode crowd safety management plan dari pihak penyelenggara
Asian Games akan di gelar di cina pada tanggal 23 September hingga 8 oktober 2023
Proses verifikasi ketat dapat memangkas partai yang tidak lengkap secara administrasi, upaya perampingan keterlibatan partai politik dalam pemilu.
