Jaksa Agung RI tegaskan pengawasan dana desa demi tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
![[perspektiflain] Mengapa Komunikasi Dua Arah Jadi Kunci Kebijakan Publik?](https://assets-a1.kompasiana.com/images/avatar/941e83e0-d7bc-46e6-b4a7-0a40dc0aef80-613c2bcb01019006d5292102.jpg?t=t&v=40&x=40){kind=small}
