Mohon tunggu...
#hakangket
People Power Tak Bersambut, Kini BPN Manuver Politik Melalui DPR
Jati Kumoro
Jati Kumoro
08 Mei 2019 | 1 tahun lalu

People Power Tak Bersambut, Kini BPN Manuver Politik Melalui DPR

Setelah ajakan untuk melakukan aksi people power tak mendapat sambutan seperti yang diharapkan  dari masyarakat, tetapi malah muncul penolakan-pe

Politik
1621
27
20
Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Angket terhadap KPK
Kompas.com
Kompas.com
14 Februari 2018 | 2 tahun lalu

Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Angket terhadap KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) merekomendas

Humaniora
368
27
20
Kini KPK Resmi Bagian Eksekutif, Kewenangan Tetap Kuat
SUTOMO PAGUCI
SUTOMO PAGUCI
09 Februari 2018 | 2 tahun lalu

Kini KPK Resmi Bagian Eksekutif, Kewenangan Tetap Kuat

Sekarang KPK resmi bagian dari eksekutif dan jadi objek pengawasan DPR. Ambiguitas kedudukan KPK selama ini otomatis berakhir. Demikian Putusan MK No

Humaniora
592
3
20
Perlahan, Geng Pendukung Pansus KPK Mulai Taubat
Mona Suryaningsih
Mona Suryaningsih
18 Januari 2018 | 2 tahun lalu

Perlahan, Geng Pendukung Pansus KPK Mulai Taubat

Sejumlah partai secara mengejutkan menarik diri dari keanggotaan panitia khusus hak angket KPK. Sejak disahkan pembentukannya, tujuh fraksi mendukung

Politik
803
3
2
Djasli Djosan
Djasli Djosan
27 September 2017 | 3 tahun lalu

KPK Tidak Menanggapi Kesimpulan Sementara Pansus Hak Angket DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi -KPK- tidak menanggapi kasimpulan sementara Pansus Hak Angket DPR yang diumumkan 16 Agustus lalu. Rupanya KPK konsisten d

Politik
539
3
2
Fitri Maharani
Fitri Maharani
14 September 2017 | 3 tahun lalu

Puisi | Keparat Kecil

Keparat kecil pura-pura tuliSaat ada yang menagih janjiKeparat kecil perutnya kenyangKala wong cilik mereka ganyangKeparat kecil tertawa-tawaBahagia s

Fiksiana
862
1
2
Syahirul Alim
Syahirul Alim
07 September 2017 | 3 tahun lalu

Parpol, Degenerasi, dan Masyarakat Korup

Dalam sebuah masyarakat modern, keberadaan partai politik (parpol) merupakan prasyarat bagi sebuah kemajuan masyarakat politik. Seluruh institusi yang

Politik
745
3
2
Menilik Kontroversi Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK
Kertas Putih Kastrat (KPK)
Kertas Putih Kastrat (KPK)
15 Juli 2017 | 3 tahun lalu

Menilik Kontroversi Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK

Kasus e-KTP yang tak kunjung usai kini justru memunculkan suatu permasalah baru yang lagi-lagi menimbulkan kontroversi. Hak angket yang diusulkan oleh

Politik
1532
3
2
Legalitas Hak Angket KPK dalam Perspektif Hukum Tata Negara Modern
Eka Padmahantara
Eka Padmahantara
14 Juli 2017 | 3 tahun lalu

Legalitas Hak Angket KPK dalam Perspektif Hukum Tata Negara Modern

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam teori Trias Politica yang dikembangkan oleh Montesquieu termasuk dalam kekuasaan legislatif dimana dalam menjalank

Politik
5454
3
1
Ketika DPR Berulah Lagi
Ahmad Fuad Afdhal
Ahmad Fuad Afdhal
13 Juli 2017 | 3 tahun lalu

Ketika DPR Berulah Lagi

Awalnya temperatur meningkat hanya di kawasan Senayan, ketika hak angket KPK diproses dan kemudian disetujui. Belakangan suhu di kawasan Kuningan temp

Politik
1660
3
1
Mahasiswa Enggak Sopan!
Andriana Kumalasari
Andriana Kumalasari
09 Juli 2017 | 3 tahun lalu

Mahasiswa Enggak Sopan!

Mohon maaf, Bapak Ibu Anggota DPR RI.Saya memang nggak sopan!Saya bukan siapa-siapa. Bukan dari keluarga pebisnis tersohor. Bukan juga anak pejabat.Sa

Politik
13212
15
12
Post Truth: Dari Hak Angket KPK sampai Fahri Hamzah yang Diunggulkan Menjadi Presiden
Efrem Siregar
Efrem Siregar
09 Juli 2017 | 3 tahun lalu

Post Truth: Dari Hak Angket KPK sampai Fahri Hamzah yang Diunggulkan Menjadi Presiden

Akhir-akhir ini sesak napas wacana Hak Angket KPK mengudara di tengah masyarakat. Pergolakan politik yang tidak menentu arah. Bukan main hebatnya, bah

Politik
589
2
1
Konsisten Tolak Hak Angket KPK, Demokrat Dapat Pujian Publik
Frans Wijaya
Frans Wijaya
23 Juni 2017 | 3 tahun lalu

Konsisten Tolak Hak Angket KPK, Demokrat Dapat Pujian Publik

Sikap konsisten Demokrat yang tetap menolak hak angket KPK mendapat apresiasi dari masyarakat. Sikap partai besutan SBY tersebut dianggap mewakili sua

Politik
541
2
1
Tasha
Tasha
28 Mei 2017 | 3 tahun lalu

KPK Butuh Evaluasi?

Kisruh soal hak angket KPK menggelitik saya. Sebagai jurnalis, saya tentu mesti netral. Tak mentah-mentah saya mengiyakan omongan para politisi yang n

Politik
418
2
1
Perlukah Pengawasan kepada Lembaga Pengawas?
arie setiawan
arie setiawan
03 Mei 2017 | 3 tahun lalu

Perlukah Pengawasan kepada Lembaga Pengawas?

DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggot

Politik
4119
1
1
Proyek E-KTP Cacad Sejak Awal
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein
01 Mei 2017 | 3 tahun lalu

Proyek E-KTP Cacad Sejak Awal

Benar kata Presiden Joko Widodo bahwa E-KTP itu hanya berubah dari kertas ke plastik. Tega benar pengelola proyek ini berbuat securang itu, 51% untuk

Politik
589
1
1
Zulkifli
Zulkifli
30 April 2017 | 3 tahun lalu

Seruan untuk Masyarakat Indonesia, Hukum Anggota Dewan yang Mengusulkan Hak Angket KPK

KPK, kekuatanmu terbuat dari apa? Pimpinanmu saban periode dikriminalkan, penyidikmu diteror, diancam, sampai disiram air keras, namun semangat untuk

Politik
407
2
1
Fahri Hamzah "KPK Jangan Berpolitik"
Ronald Wan
Ronald Wan
30 April 2017 | 3 tahun lalu

Fahri Hamzah "KPK Jangan Berpolitik"

Fahri Hamzah, Jumat (28/4/2017) mengatakan,  "KPK enggak perlu mengembangkan diri menjadi lembaga politik, fokus kalau mau jadi penegak hukum ya

Politik
732
13
10
DPR yang Disebut Fahri Hamzah Bloon itu Kini Ajukan Hak Angket untuk KPK
Adjat R. Sudradjat
Adjat R. Sudradjat
28 April 2017 | 3 tahun lalu

DPR yang Disebut Fahri Hamzah Bloon itu Kini Ajukan Hak Angket untuk KPK

Dengan disetujuinya usulan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jum’at (28/4), tak ayal lagi menginga

Politik
1777
15
10
"Presiden Sekalipun Tak Bisa Intervensi KPK, apalagi DPR"
Kompas.com
Kompas.com
28 April 2017 | 3 tahun lalu

"Presiden Sekalipun Tak Bisa Intervensi KPK, apalagi DPR"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dari Universtitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, hak angket yang diajukan DPR RI tak akan mengubah sik

Humaniora
759
15
10