Gempa dan Kualitas Bangunan Publik

Oleh: Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI

Belum kering air mata warga Lombok akibat digoyang gempa bumi beberapa pekan silam,  kini air mata kembali mengalir, bahkan mungkin lebih deras, manakala warga Kota Palu, Donggala dan sekitarnya porak poranda, pasca di hantam gempa 7,4 skala Richter (Jum'at, 28/10/2018) plus diterjang tsunami. Hingga tulisan ini dibuat (Jum'at, 05/10/2018) lebih dari 1.300-an orang dinyatakan meninggal dunia, ratusan lainnya dinyatakakan hilang, dan ribuan luka-luka. Data tersebut baru didapat mayoritas dari korban di Kota Palu, belum lagi di Kota Donggala dan Sigi. Korban akan terus bertambah.

Selain korban jiwa, dampak utama gempa adalah rusaknya/robohnya rumah penduduk, tempat ibadah, fasilitas publik, infrastruktur seperti jalan dan jembatan, dan juga bangunan publik seperti hotel dan atau pusat belanja. Terkait gempa Palu,  beberapa bangunan/gedung publik seperti mal dan hotel rusak berat, bahkan roboh, rata dengan tanah. Hotel Roa roa, hotel berbintang tiga, rata dengan tanah; diperkirakan 50-60 orang yang terperangkap di dalamnya. Juga "Jembatan Kuning", sebuah jembatan yang dibangun pada 2006, dan menjadi icon Kota Palu, runtuh, terbelah dua.

Jika yang roboh bangunan penduduk yang memang dibuat ala kadarnya, masih bisa dimaklumi jika tak mampu menahan goyangan gempa. Selain persoalan ekonomi, selama ini nyaris tak ada edukasi perihal bagaimana membuat bangunan/rumah yang tahan gempa.

Namun jika hal itu terjadi pada bangunan publik, seperti mal, hotel, gedung pemerintah dan juga jembatan; persoalannya menjadi lain. Runtuhnya bangunan publik saat gempa, bukan hanya kasus di Palu saja, atau Lombok; tetapi kerap terjadi di berbagai lokasi di Indonesia. Kejadian semacam ini jelas sangat menimbulkan rasa takut, tidak nyaman, bahkan mengancam safety konsumen sebagai pengguna bangunan atau gedung publik. 

Robohnya bangunan publik saat gempa bisa ditengarai adanya beberapa hal; pertama, meragukan kualitas bangunan publik tersebut, yang sangat mungkin dibuat tidak sesuai standar, tidak sesuai spek, yakni menggunakan material beton berstandar rendah. Karena itu patut diduga ada pelanggaran secara sengaja terhadap proses pembangunan gedung publik tersebut. 

Ketiga, adanya kelalaian atau kesengajaan pengawas selama proses pembangunan gedung publik. Pengawas tahu ada pelanggaran selama proses pembangunan, tapi dibiarkan, cincailah. Atau bisa jadi bangunan itu dibuat tanpa adanya pengawas. 

Keempat, patut diduga adanya tindakan koruptif oleh kontraktor dan konco-konconya. Mereka bersekongkol untuk mengurangi anggaran, mengurangi spek, dan ending-nya adalah buruknya kualitas bangunan publik. Dan klimaks dari pelanggaran itu adalah runtuhnya bangunan publik saat digoyang gempa, atau bencana alam lain, atau bahkan roboh sebelum waktunya.

Secara regulasi, setidaknya ada dua produk regulasi yang dilanggar atas robohnya bangunan publik saat gempa. Pertama, melanggar kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen, sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. 

Konsumen membayar mahal untuk menginap di hotel, tapi ongkos yang mahal itu nir jaminan atas kenyamanan, keamanan dan keselamatannya. Seharusnya hal ini menjadi prasyarat yang fundamental saat menggunakan produk barang atau jasa, termasuk hotel, restoran dan mal. 

Kedua, secara keseluruhan dugaan  pelanggaran terhadap UU No. 12 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pelanggaran itu bisa pada konteks persyaratan administratif, persyaratan tata bangunan, persyaratan keandalan, persyaratan keselamatan, plus persyaratan budaya. 

Bahwa gempa sebuah peristiwa alam yang tak bisa diprediksi, tetapi sebagai bangunan dan gedung publik seharusnya memenuhi berbagai persyaratan yang  lebih dibanding rumah residensial. Runtuhnya bangunan publik akibat gempa tetap menyisakan setumpuk pertanyaan.

Oleh karenanya, guna mengantisipasi kejadian serupa dan menelan korban masal, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah patut didesak untuk; melakukan audit komprehensif terhadap gedung dan bangunan publik. Audit sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keandalan gedung dalam menghadapi hantaman bencana alam, terutama gempa bumi. 

Gedung dan bangunan publik harus mempunyai sertifikasi anti gempa, sehingga diketahui pada tingkat mana gedung tersebut masih kokoh berdiri, dan tingkat mana dalam kategori force majour. Kalau digoyang gempa bumi sedikit saja langsung doyong, maka patut dipertanyakan keandalan dan spek teknisnya.

Kedua, pemerintah juga harus msngintensifkan pengawasan gedung dan bangunan publik. Pengawasan ini sangat urgen untuk memonitor terhadap pemeliharaan gedung dan bangunan publik, termasuk infrastruktur, seperti jembatan. Sebab gedung dan infrastruktur publik, seperti jembatan harus ada pemeliharaan secara rutin. Pemeliharaan itu sangat penting untuk melihat adanya kemungkinan perubahan/pergeseran struktur karena faktor alam, cuaca, dan akhirnya fatig.

Publik sebagai pengguna gedung publik juga wajib melakukan pengawasan, baik sejak pembangunan dan atau setelahnya. Bahkan bentuk pengawasan itu bisa dilakukan melalui gugatan perwakilan/class action, sebagaimana dijamin dalam UU Bangunan Gedung (yang merupakan UU lex specialist), dan juga UU Perlindungan Konsumen, yang merupakan UU lex generalis.

Sekali lagi pemerintah dan bahkan asosiasi profesi harus bertindak dan bergerak cepat, guna mengantisipasi korban masal akibat runtuhnya gedung publik oleh adanya gempa atau bencana alam lainnya. Sebab faktanya Indonesia adalah negeri yang berjuluk ring of fire, yang setiap saat bencana/gempa bumi bisa terjadi, nir prediksi. 

Keselamatan publik adalah hal yang pertama dan utama. Konsumen sebagai pengguna gedung publik, apalagi telah merogoh kocek yang cukup mahal, sudah seharusnya mendapatkan haknya: kenyamanan, keamanan dan keselamatan. 

Pemerintah sebagai regulator/pengawas harus bekerja ekstra keras, baik sejak pre market control (pemberian izin, dll), juga pengawasan pada level post market control. Bencana alam tak bisa ditolak, dan direkayasa. Tetapi bencana atas keteledoran manusia bisa menjadi level man made disaster dengan korban masal. 

Runtuhnya gedung/infrastruktur publik akibat lemahnya pengawasan adalah bentuk nyata man made disaster itu. Fenomena alam tidak harus menjelma menjadi bencana alam, jika manusianya mengakomodasi kearifan alam. ***

Note:

1.Tulisan ini sudah pernah dimuat oleh Koran Sindo dan Sindo.News, edisi Senin 01 Oktober 2018;

2.Akses komunikasi via email: tulus_abadi@yahoo.co.id, seluler : +62818195030.